Breaking News:

Sebanyak 254 Putra-putri Papua dan 133 Penyandang Disabilitas Dilantik Berkarya di BUMN

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melantik putra-putri Papua untuk berkarya di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BPMI Setwapres
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas Untuk Berkarya di BUMN, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/5/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melantik putra-putri Papua untuk berkarya di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat masih menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Komitmen ini menjadi acuan pemerintah dalam meminimalisasi kesenjangan sosial dan opini 'Jawasentris' agar semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang, khususnya bagi masyarakat Papua.

Baca juga: Pemkot Jayapura Tolak Jadi Tuan Rumah PON XX, Ini Reaksi Ketua Umum KONI DIY

“Pelantikan ini merupakan pelaksanaan komitmen Presiden pada tanggal 10 September 2019 di Istana Negara, untuk melakukan afirmasi penerimaan 1.000 orang putra/putri terbaik Papua untuk berkarya di berbagai BUMN, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas,” kata Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin  di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Hal tersebut diungkapkan Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas Untuk Berkarya di BUMN.

Maruf Amin menegaskan pemerintah sangat serius memegang komitmen untuk memajukan Tanah Papua agar tidak mengalami ketertinggalan dari daerah-daerah lain.

“Pemerintah serius dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua agar sejajar dengan saudara-saudara setanah air lainnya,” kata Wapres.

Lebih lanjut, Maruf Amin menyampaikan bahwa kebijakan afirmasi terbaru bagi Papua tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan aturan tersebut, Wapres selaku Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, saat ini sedang melakukan finalisasi rencana aksi tindak lanjut dari Inpres tersebut bersama dengan para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Baca juga: Perayaan Ulang Tahunnya Viral Dinilai Langgar Prokes, Khofifah Klarifikasi: Tidak Ada Potong Kue

“Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah, bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait, saat ini sedang memfinalisasi rencana aksi tindak lanjut Inpres, yang mencakup 7 bidang prioritas, yaitu penanggulangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, serta pencapaian SDG’s dan infrastruktur,” jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved