Breaking News:

Soroti Kedisiplinan ASN di Papua Barat, Kepala BKN: Jangan Tidak Hadir tapi Gaji Tetap Dibayar

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyoroti kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

KOMPAS.COM/HERU DAHNUR
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyoroti kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Khususnya di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat.

Bima Haria Wibisana meminta seluruh ASN tak menciderai kepercayaan masyarakat karena malas bekerja di kantor.

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah beserta jajaran pimpinan perangkatnya mampu memastikan serta bertanggung jawab atas kedisiplinan ASN di Papua Barat.

Baca juga: Update Virus Corona di Papua dan Papua Barat Rabu, 2 Juni 2021: Total Kasus hingga 29.791

Baca juga: Soal Pelabelan KKB sebagai Teroris, Kabaintelkam Polri Masih Tunggu Putusan Pengadilan

Bima menyampaikan hal itu di pertemuan bersama bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Rabu (2/6/2021).

"Bagaimana kita mau membangun kualitas kinerja kalau ASN jarang ngantor, jangan sampai tidak hadir tapi gajinya tetap dibayar negara, itu namanya menciderai kepercayaan masyarakat," kata Bima seperti dilansir Antara.

Ia juga mengatakan, peran aktif kepala daerah dan pimpinan OPD terhadap kedisiplinan ASN akan sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik.

"Kalau semua ASN sudah hadir, baru diminta bekerja sesuai target-targetnya. Kalau mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja, maka pimpinan wajib beri solusi agar diajari," tutur Bima.

Baca juga: Arie Kriting Berikan Kritik soal Penunjukkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jadi Duta PON XX Papua

Bima mengakui belum mengantongi data pelanggaran disiplin ASN di Papua Barat.

Dia berharap Badan Kepegawaian Daerah harus memiliki data ASN yang jarng masuk ke kantor sehingga ada penegakan disiplin berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"PP nomor 53/2010 menegaskan bahwa ASN dan PPPK kalau tdak masuk kantor selama 45 hari dalam setahun itu sudah diberhentikan. Kepala daeah harus tegas, jangan dibiarkan ASN tidak masuk kantor bertahun-tahun tapi terima gaji," pungkasnya.(Antara)

Editor: Claudia Noventa
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved