Breaking News:

Soal Revisi UU Otsus Papua, Komnas HAM: Jangan Hanya Terpaku Dana dan Prosedur Pemekaran Wilayah

Komnas HAM Amiruddin menuturkan untuk membahas revisi UU Otsus Papua perlu dipahami terlebih dahulu situasi Papua terkini.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
(KOMPAS.COM/NURSITA SARI)
Komnas HAM Amiruddin menuturkan untuk membahas revisi UU Otsus Papua perlu dipahami terlebih dahulu situasi Papua terkini. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin menuturkan untuk membahas revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu dipahami terlebih dahulu situasi Papua terkini.

Menurutnya, ada persoalan mendesak dan mendasar karena banyaknya peristiwa kekerasan.

Ia lantas meminta agar revisi UU Otsus Papua tidak hanya terpaku kepada dua pasal, yaitu tentang dana otsus dan pemekaran wilayah.

"Pertama, saya mau katakan dalam konteks mendasar, hampir dalam waktu yang cukup panjang, selama otonomi khusus juga kita implementasikan di Papua. Kita terus menerus mendengar berulang kali terjadinya peristiwa kekerasan di Papua," kata Amiruddin dalam rapat kerja Pansus RUU Otsus Papua dengan Ketua Komnas HAM, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Anggota Pansus Sebut Otsus Papua Sudah Habiskan Rp 1.000 Triliun, namun Realisasinya Tidak Sesuai

Ia mengatakan, meski UU Otsus Papua telah ada hampir 20 tahun lamanya, persoalan dan peristiwa kekerasan di Papua tetap terjadi.

Bahkan, peristiwa itu berulang kali terjadi dan menimbulkan korban yang tak sedikit baik dari masyarakat maupun aparat.

"Siapa pun bisa menjadi korban dalam situasi yang konfliktual seperti ini, dan di tengah adanya kelompok bersenjata," ujarnya.

Selain itu, Amiruddin juga mengingatkan belum terkontrolnya penegakan hukum di Papua juga berakibat pada timbulnya persoalan mendasar yaitu kekerasan.

Mendengar selalu ada kekerasan di Papua, Komnas HAM merasa hal tersebut harus segera dihentikan.

Menurut Amiruddin, penghentian kekerasan di Papua juga sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan dari revisi UU Otsus Papua.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved