Breaking News:

Minta Revisi UU Otsus Papua Dievaluasi dengan Baik, Ketua MPR: Apa Sudah Memberikan Dampak Optimal?

Harapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).

Editor: Claudia Noventa
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016). - Harapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Harapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, harus ada evaluasi secara periodik terhadap implementasi UU Otsus Papua.

Dirinya berharap agar revisi UU Otsus Papua memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua.

Baca juga: Gelar Raker, Pansus RUU Otsus Papua Undang Pihak TNI, BIN, hingga Bappenas

Baca juga: 7 WN Papua Nugini Ditangkap Polair Polda Papua di Perairan Jayapura

Hal itu dinilai sangat penting karena sudah diamanatkan dalam Pasal 78 UU tersebut.

"Melalui evaluasi, kita dapat mengukur efektivitas, akuntabilitas, output dan yang jauh lebih penting adalah apakah sudah benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat selaku penerima manfaat," kata Bambang dalam keterangannya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/6/2021).

Bambang mengatakan hal tersebut saat menerima delegasi pemerintah Provinsi Papua dengan pimpinan FOR Papua MPR secara virtual pada Kamis (10/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu menilai, percepatan infrastruktur, upaya mendorong investasi, pembukaan kawasan industri dan berbagai pembagunan yang bersifat fisik-material hanya sebagian elemen saja.

Sebab, menurut dia, pembangunan tidak boleh melupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri yaitu sumber daya manusia (SDM).

"Menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan," ucapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan bahwa pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved