Breaking News:

Jadi Daerah Migas, Pemda Bintuni Tetap Konsen Selamatkan Hutan Lindung dan Mangrov

Meski Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan industri, tetapi hutan lindung dan kawasan mangrove tetap dilestarikan

Penulis: Safwan Ashari Raharu | Editor: Ridwan Abubakar Sangaji
Tribun-PapuaBarat.com
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah, di Provinsi Papua Barat, yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri khusus berbasis Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Kendati demikian, Bintuni pun memiliki tanggungjawab untuk melestarikan hutan lindung dan kawasan mangrove.

Baca juga: Korea Selatan Disebut Sengaja Bakar Hutan Papua, Ternyata Temuan Ini Bukan Pertama Kali

Hal tersebut, diungkapkan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (25/6/2021).

Pasalnya, kata Kasihiw, posisi dari hutan mangrove sangat strategis, karena berada diantara kawasan industri dan kota Teluk Bintuni sendiri.

Baca juga: Kepala Kampung Nilai Pemerintah Tak Serius Kelola Hutan Sagu Terluas di Jayapura Papua


"Kita punya kawan magrove yang terbesar, hutan lindung dan lainnya," ujar Bupati Teluk Bintuni.

"Kami sudah berkomitmen untuk tetap mengamankan dua kawasan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Hari Bumi, Pemprov Papua Barat Tekankan Konsistensi Upaya Penyelamatan Hutan

Meski berada di kawasan industry, pemerintah Bintuni akan melakukan beberapa kebijakan menata kawasan.

"Ini sebagai simbol untuk mendukung kebijakan daripada Bapak Gubernur, yang menjadikan daerah ini menjadi Provinsi Konservasi," tuturnya.

Baca juga: Peneliti Indonesia-Australia Temukan Spesies Katak Baru Papua di Hutan Mimika Kawasan Freeport

Ia mengaku, saat ini jumlah keseluruhan dari luasan hutan yang ada di Teluk Bintuni sekitar 1,7 juta hektar.

"Kalau untuk magrove saya belum tau secara rinci," tuturnya.

Hentikan Izin Konsesi

Selain itu, Kasihiw mengaku, saat ini pihaknya telah menandatangani pemberhentian dua izin konsesi.

"Saya sudah berhentikan dua izin konsesi, bagi yang sudah punya izin namun belum melaksanakan aktivitas, maka rekomendasinya keluar untuk dihentikan juga," imbuh Kasihiw.(*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved