Curhat Sekda Papua Dance Flassy Usai Ditolak Massa: Silahkan Protes ke Mendagri

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menganjurkan siapa pun yang keberatan atas penunjukan dirinya sebagai Plh Gubernur Papua, agar langsung melayangkan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, penunjukan tersebut, tak lain hanya untuk membantu Gubernur Lukas Enembe dalam menjalankan roda pemerintahan di Papua.

“Kalau masyarakat mau protes bisa langsung ke Mendagri, karena dimana-mana kondisi ini pasti terjadi. Bukan hanya di Papua,” ujar Flassy di Jayapura, Jumat (25/6/2021) malam.

Baca juga: Penunjukan Dance Yulian Flassy Menjadi Polemik, Ini Kata Juru Bicara Gubernur Papua

Flassy menegaskan dirinya tak punya prasangka apa pun terkait polemik penunjukan Plh Gubernur Papua, oleh Menteri Dalam Negeri.

Pun ia mengaku tak bisa menolak amanah dari pemerintah pusat, demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. 

"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan. Intinya, saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe itu memadati halaman Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Jumat (25/6/2021) pagi.

Mereka menyampaikan penolakan atas penunjukan Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.

Kordinator aksi yang tidak ingin dipublikasikan namanya, mengatakan tujuan dilakukan demontrasi ialah untuk meminta kejelasan terkait ditunjuknya Dance Yulian Flassy SE MSi sebagai Plh Gubernur Papua.

"Pak Lukas masih hidup, kenapa sudah mau digantikan, hal ini perlu dijelaskan." kordinator aksi kepada Tribun-Papua.com. 

Di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, sekolompok massa lainnya memalang pintu masuk dengan kayu. 

Sekadar diketahui, surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA tersebar kepada publik yang berisi instruksi KEMENDAGRI menunjuk Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy SE Msi sebagai Plh Gubernur Papua. (*)