Polemik Lukas Enembe dan Dance Yulian Flassy, Koalisi Rakyat Papua Siap Turun Jalan

TRIBUN-PAPUA.COM - Polemik penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Flassy sebagai pelaksana harian Gubernur Papua menjadi bola panas di tengah masyarakat Papua.

Sekda Papua, Dance Flassy pun telah berkomentar bahwa dirinya hanya membantu Gubernur Lukas dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Papua.

"Saya tidak punya prasangka lain-lain, saya hanya ingin bantu pak Lukas agar roda pemerintahan tetap jalan," ujarnya saat dihubungi Tribun-Papua.com, Jumat (25/6/2021) malam.

Baca juga: Polemik Plh Gubernur Papua, Ini Kata Koalisi Rakyat Papua

Bahkan, Dance mengaku tak bisa menolak amanah dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menyoal aksi penolakan massa terhadap dirinya, Dance mengatakan itu hal bisa, sama halnya seperti di daerah lain.

"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan. Dimana-mana pasti ada aksi penolakan sepeti itu, bukan hanya di Papua saja, didaerah lain juga pasti begitu," jelasnya.

"Intinya, saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," tegas Dance.

Menanggapi hal itu, Koalisi Rakyat Papua berencana akan melakukan aksi demo damai di Kantor Gubrnur Papua.

"Kami hari Senin (28/6/2021) akan demo damai," kata Ketua Koalisi Rakyat Papua, Diaz Gwijangge, Sabtu (26/6/2021).

Disinggung soal Gubernur Papua berharap masyarakat Papua untuk tidak turun ke jalan dalam polemik ini, kata Gwijangge, pihaknya akan tetap turun ke jalan.

Baca juga: Lukas Enembe, Dulu Dukung Jokowi Kini Kirim Surat Protes Soal Plh Gubernur

"Kalau ada pernyataan Gubernur Lukas seperti itu, kami pertanyakan ada apa sebenarnya?," ujarnya.

Dikatakan, Gubernur Papua itu dipilih secara langsung oleh rakyat Papua.

"Jadi, kami berhak menuntut hal ini. Tidak ada larangan soal aksi kami nanti," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe melalui juru bicaranya, Rivai Darus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo soal Plh Gubernur Papua.

"Gubernur Papua, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan, terlebih kondisi pandemi Covid-19 yang kini meningkat," kata Enembe melalui juru bicaranya, Mohamad Rivai Darus di Jayapura, Jumat (26/6/2021).