Breaking News:

HUKUM

BREAKING NEWS: Kejati Papua Sidik Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Proyek Hotel Tabita Sentani

Dana Rp 3,4 miliar tak dapat dipertanggugjawabkan pelaksana. Adapun kuasa anggarannya pada Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura.

Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Paul Manahara Tambunan
USUT KASUS - Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo (tengah) memberikan keterangan pers terkait status kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Hotel Tabita and Convention Sentani, Kamis (7/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Paul Manahara Tambunan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menaikkan status kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Hotel Tabita and Convention Sentani di Kabupaten Jayapura ke tahap penyidikan umum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 6/F.1/FD.1/07/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Proyek yang didanai APBD Kabupaten Jayapura pada 2019 tersebut, dikerjakan oleh PT Plaza Crystal Internasional (PCI). Pengerjaannya dilakukan dengan menggandeng perusahaan lokal.

Total anggaran untuk pembangunan Hotel Tabita and Convention senilai Rp 72.8 miliar.

Baca juga: Kejati Papua Siap Tindak Lanjuti 80 Temuan Aliran Mencurigakan dari Dana Otsus

Hanya, proyek tersebut mangkrak setelah pencairan termin pertama sebesar Rp 24,2 miliar.

Sementara, Rp 3,4 miliar dari jumlah yang dicairkan pada termin pertama, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kontraktor pelakasana.

Adapun kuasa pengguna anggarannya pada Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura.

“Dalam prakteknya, PT PIS mengambil uang muka Rp24,2 miliar, namun kurang lebih Rp 3,4 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Kondomo dalam siaran pers secara daring dari kantornya, Kamis (7/7/2021).

Sebanyak 12 saksi dari pihak pelaksana dan dinas terkait telah diperiksa. Sementara, kontrak kerja sudah diputus pemerintah daerah setempat.

Kondomo mengatakan, dana sebesar Rp 3,4 miliar yang tak dapat dipertanggugjawabkan ada pada dua item.

Temuan itu, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap berkas lelang proyek serta pertanggungjawaban dana pada manajemen PT PSI.

Hotel Tabita sendiri dibangun untuk persiapan akomodasi PON XX Papua yang digelar pada Oktober mendatang.

Adapun jangka waktu pengerjaannya 330 hari kalender, terhitung sejak 20 September 2019 hingga 15 Agustus 2020.

“Sampai saat ini PT PSI belum mengembalikan kelebihan dana tersebut ke kas daerah. Hari ini kami tingkatkan ke Penyidikan Umum,” kata Kondomo, seraya menjelaskan pengusutan kasus ini menyusul adanya pengaduan dari masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved