Breaking News:

PAPUA BARAT TERKINI

Selama Penerapan PPKM Darurat, Wali Kota Larang Warga Masuk Sorong

Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, melarang warga yang tak mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota setempat masuk ke daerah tersebut

Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Safwan A Raharusun
Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, melarang warga yang tak mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota setempat masuk ke daerah tersebut.

Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan bagi warga yang tak memiliki Kartu Identitas Penduduk kota itu, dilarang untuk masuk ke kota tersebut.

Lanjut dia, mereka dilarang lantaran jangan sampai terapapar corona, lalu dibawa masuk ke Sorong. Sebaliknya, jangan sampai terpapar Covid-19 kemudian dibawa ke kampungnya masing-masing.

Baca juga: Tak Hanya Obat Terkait Covid-19 yang Kosong, Pasokan Tabung Oksigen Juga Sulit

"Kota Sorong saat ini telah ditetapkan sebagai PPKM darurat, jangan sampai warga masuk kemudian kena corona, setelah itu bawa pulang ke daerahnya masing-masing," kata Wali Kota Lambert kepada awak media di Sorong, Rabu (14/7/2021).

Lambert meminta kepada bupati agar menyosialisasikan hal itu kapada masyarakat agar diketahui. Warga setempat juga dilarang keluar rumah jika tak ada kepentingan mendadak.

Baca juga: Tuding Pemakaman Covid-19 Settingan, Pemuda Ini Dijemput agar Ikut Makamkan Jenazah Terpapar

Warga Kota Sorong diminta menahan diri dan beraktivitas di dalam rumah agar terhindar dari virus mematikan ini.

Selain itu, Wali Kota Lambert menyebutkan instruksi yang dikeluarkan menyebutkan daerah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan, akan dilakukan pengawasan secara ketat.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Aparat Gabungan Lakukan Penyekatan di Manokwari dan Sorong

"Instruksi mengatakan bahwa di daerah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan, akan dilakukan pengawasan ketat," ujar Lambert Jitmau.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Sorong berlaku selama 20 hari.(*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved