Breaking News:

Wapres akan Pimpin Badan Khusus di Papua seperti yang Tertuang dalam RUU Otsus, Apa Tugasnya?

Pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan otonomi khusus terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Editor: Claudia Noventa
DPR RI for Tribun-Papua.com
OTSUS PAPUA - Suasana rapat kerja terkait RUU Otsus Papua dengan DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan otonomi khusus terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah disahkan di DPR, Kamis (15/7/2021).

Lebih jelasnya, melihat draf RUU yang diterima Kompas.com, dalam Pasal 68A RUU Otsus Papua, badan tersebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden dan bertugas langsung kepada Presiden.

"Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden," demikian bunyi Pasal 68A ayat (1).

Baca juga: Ini Deretan 18 Pasal yang Diubah dalam RUU Otsus, serta 2 Tambahan Pasal Baru

Baca juga: Apresiasi Panitia Khusus DPR, Puan Maharani: RUU Otsus Sangat Ditunggu Saudara Kita di Papua

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut mengungkapkan bahwa Badan khusus itu akan dikomandoi oleh Wakil Presiden.

"Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota dengan susunan sebagai berikut: Wakil Presiden sebagai Ketua," bunyi ayat (2) Pasal 68A.

Kemudian, Wakil Presiden diketahui akan dibantu oleh tiga anggota yang merupakan menteri dalam pemerintahan.

Adapun menteri-menteri itu di antaranya menteri dalam negeri, menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN), dan menteri keuangan.

Selain itu, Wakil Presiden juga akan dibantu oleh satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua sebagai anggota.

Ayat (3) Pasal 68A mengungkapkan bahwa akan dibentuk pula lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua untuk mendukung pengawasan pelaksanaan otsus.

"Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua," bunyi ayat (3).

Baca juga: Pandemi Covid-19, Polisi Tolak Massa Demo Otsus di Manokwari

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved