Breaking News:

Sebut Pengesahan RUU Otsus Sebaiknya Ditunda, Amnesty International: Tanpa Konsultasi yang Memadai

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, pelibatan masyarakat Papua dalam penyusunan RUU tidak memadai.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
Google Map
Papua - Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, pelibatan masyarakat Papua dalam penyusunan RUU tidak memadai. 

TRIBUN-PAPUA.COM – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, turut buka suara terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Diketahui RUU Otsus memang telah disahkan DPR, pada Kamis (15/7/2021).

Menurut Usman Hamid, pelibatan masyarakat Papua dalam penyusunan RUU tidak memadai.

Selain itu, RUU Otsus juga dinilai belum memberikan jaminan perlindungan bagi orang asli Papua.

Baca juga: Wapres akan Pimpin Badan Khusus di Papua seperti yang Tertuang dalam RUU Otsus, Apa Tugasnya?

Baca juga: Ada 19 Pasal Diubah dalam UU Otsus Papua yang Disahkan

Lanjut Usman, seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat Papua dalam perancangan maupun pelaksanaan otonomi khusus.

"Sebelum itu terjadi, pengesahan RUU itu sebaiknya ditunda," ujar Usman, dikutip dari siaran pers, Kamis (15/7/2021).

Usman menjelaskan, peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua.

Namun, Usman menilai, pemerintah tidak serius dalam pelaksanaannya. Bahkan, ia mengatakan, pelanggaran hak di Papua cenderung terjadi dalam 20 tahun belakangan ini.

"Kini, kebijakan otonomi khusus itu ditolak, terlebih karena tanpa konsultasi yang memadai dari orang asli Papua," ucap Usman.

Usman menjelaskan, UU Otsus Papua yang pertama kali disahkan pada 2001 bertujuan untuk memberikan orang Papua lebih banyak ruang dalam mengatur diri mereka sendiri.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved