Breaking News:

Otsus Papua

Ini Tanggapan Lukas Enembe Soal Pengesahan UU Otsus Jilid II

Rivai Darus juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan persoalan di Papua belum selesai walau telah disahkannya UU Otsus.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Juru bicara Gubernur Papua, Rivai Darus. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe akhirnya menanggapi pengesahaan Rancangan Undanga-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis, (15/7/2021) lalu di Jakarta.

Rivai Darus juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan persoalan di Papua belum selesai walau telah disahkannya UU Otsus.

“Instrumen UU dan fondasi yang menyediakan banyak ruang perubahan dan kemajuan terhadap Papua apabila disertai dengan komunikasi dan partisipasi konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah,” kata Rivai kepada Tribun-Papua.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Perubahan UU Otsus Papua, Pakar Politik Uncen: Prioritaskan Perempuan Papua

Dikatakan, kolaborasi itu menjadi penting dalam pencapian perubahan dan kemajuan.

“Gubernur Lukas berharap agar kedepan relasi saat ini dapat berjalan semakin baik dan mengedepankan asas keterbukaan" pungkasnya.

Dengan adanya pengerahan RUU ini, Gubenur Lukas pun telah mencermati dan menganalisa bahwa perubahan terhadap 18 pasal dan penambahan 2 pasal baru didalam RUU Otsus Papua.

"Gubernur Papua berpendapat, pengesahan RUU Otsus belum berbanding lurus dengan harapan dan kebutuhan pemerintah daerah dan rakyat Papua" katanya.

Baca juga: Penetapan UU Otsus Tuai Beragam Kecaman

Menurutnya, sebagaimana yang telah disampaikan sejak tahun 2014 lalu oleh Gubernur Papua melalui pengusulan kedua atas perubahan UU Otsus 21 tahun 2001 yang dikenal sebagai RUU Otsus Plus.

" Gubernur Lukas mengakui, perubahan UU Otsus tersebut secara parsial dari sejumlah masalah krusial yang berulangkali sudah disampaikan dan diperjuangkan sejak 2014 lalu," ujarnya.

Untuk itu Gubernur Lukas berharap, kedepannya pemerintah pusat bisa dapat semakin baik dan mengedepankan asas keterbukaan dengan pemerintah daerah Provinsi Papua. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved