Breaking News:

PON XX Papua

Pemerintah Diminta Bayarkan 8 Hektar Tanah Adat untuk Venue Aquatik PON XX

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan venue aquatik dan lapangan pemanasan. Kok bisa ya? Apa yang salah nih!

(Dok WASKITA KARYA)
Aquatic Arena PON Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Keluarga Daud Morrouw Ohee meminta pemerintah Provinsi Papua segera membayarkan tanah seluas 8 hektar di area Stadiun Lukas Enembe, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan venue aquatik dan lapangan pemanasan.

Diketahui, tanah tersebut milik Marthen Luther Dasim Ohee selaku Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw. 

Dalam video yang diterima Tribun-Papua.com, berdurasi 2 menit 39 detik, Jack Puraro selaku Juru Bicara Keluarga Daud Morrouw Ohee, mengatakan pemalangan venue aquatik dan lapangan pemanasan dilakukan menyusul hasil musyawarah adat.

"Hasil tersebut sudah diserahkan resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu aksi ini kami lakukan dan sudah diketahui oleh pemerintah sendiri," kata Jack di Sentani, Rabu (11/8/2021).

Kata dia, aksi pemalangan dilakukan lantaran masyarakat pemilik hak ulayat sudah berulang kali melakukan koordinasi bersama pemerintah, namun tidak ditanggapi serius.

Perwakilan keluarga Daud Morrouw Ohee, Jack Puraro dan Fernando Ohee saat menyampaikan aspirasi terkait tanah adat yang digunakan untuk pembangunan Stadion Lukas Enembe.
Perwakilan keluarga Daud Morrouw Ohee, Jack Puraro dan Fernando Ohee saat menyampaikan aspirasi terkait tanah adat yang digunakan untuk pembangunan Stadion Lukas Enembe. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

"Pemerintah tidak pernah menanggapi secara positif, dan tidak pernah mengambil langkah penyelesaian kepemilikan atau menyelesaikan proses pembayaran terhadap tanah ulayat seluas 8 hektar ini," katanya.

Sementara itu, Fernando Ohee menegaskan aksi pemalangan akan tetap dilakukan sampai masalah ganti rugi lahan diselesaikan pemerintah.

"Satu atau dua hari ke depan kami masih di luar gedung. Hari berikutnya kami akan masuk ke dalam gedung," tegasnya.

Fernando menyatakan tak akan bernegosiasi lagi soal lahan tersebut, kecuali pemerintah datang menyelesaikan hak masyarakat setempat.

"Dokumen kami sudah jelas, kebenaran kami juga sudah ada ," tutupnya. (*).

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved