Korupsi Dana Tranportasi

Kejati Papua Tetapkan Tersangka Dana Hibah Transportasi Kabupaten Waropen

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi dana hibah transportasi di Waropen 2018

Editor: Ri
Tribun-Papua.com/Paul Manahara Tambunan
USUT KASUS - Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo (tengah) memberikan keterangan pers terkait status kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Hotel Tabita and Convention Sentani, Kamis (7/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan seorang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah transportasi di Kabupaten Waropen tahun 2017 dan 2018.

Tersangka itu diketahuai berinisial DS pimpinan PT PGP selaku perusahaan transportasi yang menerima dana hibah tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo menyebutkan meski kerugian negara telah dikembalikan, namun tidak  menutup perkara tersebut.

Baca juga: Dapat Promosi Jabatan Baru, Tiga Kapolres di Polda Papua Diganti

"PT PGP pada 19 Februari 2021 telah mengembalikan kerugian negara yang telah dihitung oleh penyidik dalam perkara tersebut bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 9,660 miliar," ujar Nikolaus, di Jayapura, Jumat (13/8/2021) sore.

Setelah uang kerugian negara dikembalikan sesuai perhitungan para penyidik, Nikolaus menyatakan kasus tersebut masih berjalan.

Baca juga: di Pegunungan Bintang, Emas Ditukar Dengan Sembako, Pemda Akan Tinjau Lokasi Penambangan

Hanya saja, dengan pengembalian uang itu sudah ada itikad baik dari pihak yang terlibat.

"Langkah selanjutnya yang menyangkut penanganan perkara ini akan dalami terus guna mengungkap siapa saja yang terlibat," kata dia.

Kasus tersebut bermula dari temuan laporan fiktif pertanggungjawaban dana hibah Rp 14,7 miliar dari Kabupaten Waropen pada 2017.

Baca juga: Kapolda Papua Ingatkan Oknum yang Manfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Mencari Keuntungan Pribadi

Sementaradi tahun 2018, dana hiba transportasi itu diberikan lagi, meski pertangungjawaban belum ada.

“Kami masih terus dalami, yang jelas dari BPKAD dan pihak otoritas sudah kami mintai keterangan,” bebernya.

Dana tersebut diberikan untuk subsidi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan PT PGP dari satu distrik ke distrik lainnya di Waropen.

Hingga saat ini penyidik Kejati Papua sudah meminta keterangan 9 saksi untuk mengungkap kasus dana hibah tersebut.

Baca juga: Vaksinasi Moderna di Papua Barat Masih Menunggu Petunjuk Kementerian

Sementara itu DS ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/8/2021) mengatakan penetapan status tersangka adalah hak prerogatif penyidik.

“Oleh penyidik ada indikasi kelebihan pembayaran sehingga kelebihan pembayaran itu sudah sy kembalikan seluruhnya senilai 9,6 M. saya juga tidak tahu apakah itu hasil perhitungan ahli keuangan ataukah itu hasil hitungan penyidik sendiri,” ucapnya.

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved