Breaking News:

PPKM Level IV

Angkutan Umum Tak Indahkan Pembatasan Penumpang 50 Persen, Sopir: Pemerintah Bantu Apa ?

Ahmad Alan (20), supir angkut di Entrop, mengatakan aturan perihal PPKM Level 4 akan sulit dilakukan apabila tak ada bantuan dari pemerintah.

Tribun-Papua.com/Patricia Bonyadone
Penumpang angkutan umum rute Entop menuju Kota Jayapura tampak berdesak-desakan. Sopir mengeluh soal pembatasan 50 persen kapasitas penumpang. Sebab, pendapatan turun drastis sementara tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan rumah tangga. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Tirza Bonyadone

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Angkutan umum diharuskan membatasi penumpang 50 persen, sesuai Intruksi Wali Kota jayapura terkait perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Namun kenyataan, instruksi tersebut tak diindahkan sejumlah supir angkut di Kota Jayapura.

Pantauan Trubun-Papua.com, Jumat (13/8/2012) sore, mereka masih menerima penumpang tanpa mengatur jarak satu sama lain sesuai protokol kesehatan.

Angkutan umum rute Entrop menuju Kota Jayapura masih mengambil penumpang secara berlebihan.

Baca juga: Penyekatan di Jembatan Youtefa Diapresiasi Warga Kota Jayapura

Baca juga: Puteri Indonesia Olvah Alhamid Sebut Media Tak Angkat Keberagaman, Ketua PWI: Jangan Asal Bicara

Fakta ini membuktikan peraturan yang diterokan belum diindahkan sebagian masyarakat.

Ahmad Alan (20), satu dari supir angkut di Entrop, mengatakan aturan perihal PPKM Level 4 akan sulit dilakukan apabila tak ada bantuan dari pemerintah.

"Kami ini orang kecil, situasi pandemi begini saja sudah banyak warga yang sering memilih-milih angkut karena takut virus," jawabnya kepada Tribun-Papua.com.

Ia meminta agar ada kebijakan pemerintah memberi bantuan kepada supir angkut.

Ahmad mengaku setiap harinya kadang hanya bisa membawa pulang hasil nyetir Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu.

"Tidak mengapa bila itu diberlakukan secara besar 50 persen, tapi apakah ini bisa membantu kami," tanya pria asal Makassar, Sulawesi Selatan.

Ahmad tak ingin mengeluh terlalu banyak dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

"Orang seperti saya ini hanya bisa ikutin apa yang menjadi kebijakan dan menghargai itu, namun sebagai warga kami pun berhak mendapat bantuan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved