Korupsi Danah Hibah

Pengembalian Dana Hibah Rp 9,6 M di Waropen Tak Hentikan Proses Hukum, DS Tersangka

Pengembalian kerugian negara tidak secara otomatis menghentikan kasus hukum. (Kejati Papua Nikolaus Kondomo)

Tribun-Papua.com/Paul Manahara Tambunan
USUT KASUS - Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo dalam sebuah wawancara. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menetapkan DS, pemilik PT PDP sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah transportasi di Kabupaten Waropen, tahun anggaran 2017-2018.

DS juga diketahui sudah mengembalikan dugaan kerugian negara sebesar Rp 9,660 miliar ke Kejati Papua pada 19 Februari 2021.

Kepala Kejati Papua, Nikolaus Kondomo menegaskan, penetapan DS sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor.

"Pengembalian kerugian negara tidak secara otomatis menghentikan kasus hukum," katanya dalam jumpa pers secara daring pada Jumat (13/8/2021). 

Baca juga: Kejati Papua Tetapkan Tersangka Dana Hibah Transportasi Kabupaten Waropen

Baca juga: Sejarah Pramuka 14 Agustus dan Kaitannya dengan Sepakbola

Ia menyayangkan, dana hibah yang diterima PT PDP seharusnya digunakan untuk mensubsidi penerbangan bagi masyarakat yang hendak pergi ke distrik-distrik.

Namun pada saat pemeriksaan, diketahui ada kesalahan prosedur dan penggunaan uang yang belum dipertanggungjawabkan.

Dikatakan, pada 2017 belum ada pertanggungjawabannya tetapi pada 2018 dialokasikan lagi.

Setelah diperiksa, tidak sesuai peruntukannya.

Akibatnya, masyarakat tidak menikmati penerbangan bersubsidi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan sudah diperoleh dua alat bukti yang cukup, maka penyidik Kejati Papua sudah menetapkan DS, selaku penyedia barang dan jasa sebagai tersangka," ujar Kondomo. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved