Korupsi Dana Hibah

Tersangka Dana Hibah Transportasi Kabupaten Waropen Terancam Minimal 4 Tahun Penjara

DS Pimpinan dari PT PGP selaku perusahaan transportasi yang menerima dana hibah tersebut dijerat minimal 4 tahun

Editor: Ri
Tribun-Papua.com/ Ridwan Abubakar
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah transportasi di Kabupaten Waropen tahun 2017 dan 2018, pada Senin 9 Agustus 2021 lalu.

DS Pimpinan dari PT PGP selaku perusahaan transportasi yang menerima dana hibah tersebut dijerat Primair pasal 2 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP, Subsidair  pasal 3 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP.

Baca juga: Kejati Papua Tetapkan Tersangka Dana Hibah Transportasi Kabupaten Waropen

Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya mengatakan atas perbuatanya tersangka DS terancam minimal 4 tahun  dan maksinal 20 tahun penjara

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo menyebutkan meski kerugian negara telah dikembalikan, namun tidak  menutup perkara tersebut.

"PT PGP pada 19 Februari 2021 telah mengembalikan kerugian negara yang telah dihitung oleh penyidik dalam perkara tersebut bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 9,660 miliar," ujar Nikolaus, di Jayapura, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Pemilik Kios di Yahukimo Papua Tewas Mengenaskan, Kabid Humas: Polisi Masih Kejar Tersangka

Setelah uang kerugian negara dikembalikan sesuai perhitungan para penyidik, Nikolaus menyatakan kasus tersebut masih berjalan.

Hanya saja, dengan pengembalian uang itu sudah ada itikad baik dari pihak yang terlibat.

"Langkah selanjutnya yang menyangkut penanganan perkara ini akan dalami terus guna mengungkap siapa saja yang terlibat," kata dia.

Kasus tersebut bermula dari temuan laporan fiktif pertanggungjawaban dana hibah Rp 14,7 miliar dari Kabupaten Waropen pada 2017.

Sementaradi tahun 2018, dana hiba transportasi itu diberikan lagi, meski pertangungjawaban belum ada.

“Kami masih terus dalami, yang jelas dari BPKAD dan pihak otoritas sudah kami mintai keterangan,” bebernya.

Dana tersebut diberikan untuk subsidi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan PT PGP dari satu distrik ke distrik lainnya di Waropen.

Hingga saat ini penyidik Kejati Papua sudah meminta keterangan 9 saksi untuk mengungkap kasus dana hibah tersebut.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Jayapura Dalami Indikasi Korupsi Ruas Jalan Towe Senilai Rp 47 Miliar

Sementara itu DS ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/8/2021) mengatakan penetapan status tersangka adalah hak prerogatif penyidik.

“Oleh penyidik ada indikasi kelebihan pembayaran sehingga kelebihan pembayaran itu sudah sy kembalikan seluruhnya senilai 9,6 M. saya juga tidak tahu apakah itu hasil perhitungan ahli keuangan ataukah itu hasil hitungan penyidik sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Kejati Dalami Dugaan Korupsi Dana Rp20 Miliar di KPA Papua

Primair pasal 2 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP

Subsidair  pasal 3 Jo pasal 18 UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved