Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat Dievaluasi, Banyak Ditemukan Masalah

Perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat ditemukan sejumlah pelanggaran yang memerlukan evaluasi.

(KOMPAS.com/ALEK KURNIAWAN)
Ilustrasi kebun sawit - Perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat ditemukan sejumlah pelanggaran yang memerlukan evaluasi. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Yacob S Fonataba mengungkapkan perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat ditemukan sejumlah pelanggaran yang memerlukan evaluasi.

Pelanggaran itu di antaranya adalah tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki izin pemanfaatan kayu dari Dinas Kehutanan, tidak melaporkan perusahaan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan, dan belum menyelesaikan kebun inti.

"Selain itu ada juga pelanggaran seperti melakukan penanaman di lahan gambut, serta melakukan penanaman di kawasan hutan," kata Yacob.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Freddy Kolintama pun  mengatakan mengatakan, evaluasi perizinan kelapa sawit memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Oknum Perangkat Desa Digerebek Polisi, Ketahuan Edarkan Sabu-sabu di Nganjuk

Pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ini berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit.

Hal ini mempertimbangkan, perkebunan kelapa sawit masih menjadi industri yang berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

"Selanjutnya, atas hasil evaluasi perizinan kebun sawit perlu diupayakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan berkepastian hukum serta Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan dapat menjadi lokasi kegiatan penataan aset melalui redistribusi tanah," kata Freddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Minggu (15/08/2021).

Untuk diketahui, hingga saat ini tercatat 24 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Papua Barat dengan total luasan wilayah konsesi yang dievaluasi 681.974 hektar.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah juga turut mendorong dan berupaya untuk mendatangkan investor untuk berinvestasi di Papua Barat.

Baca juga: Warga Sorong Gotong Royong Sulap Tempat Mabuk Jadi Taman Kota Merah Putih

"Langkah selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi evaluasi perizinan oleh tim evaluasi perizinan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penyiapan masyarakat adat dalam pengelolaan lahan bekas konsesi," tutur Yacob.

Hal serupa dilakukan di Provinsi Papua. Rencana aksi evaluasi HGU di seluruh wilayah Papua mulai Jayapura hingga Merauke ini terus dipantau oleh Kanwil BPN Provinsi Papua melalui kantor-kantor pertanahan setempat.

Berdasarkan hasil inventarisasi Kanwil BPN Provinsi Papua, terdapat lahan HGU pertanian dan perkebunan seluas 328.895 hektar. 

Di antaranya merupakan lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 159.000 hektar pada tahun 2020, yang terdapat di beberapa kabupaten dan kota.

"Jika ada tanah yang terindikasi telantar, akan kami dorong dan sesuaikan penyelesaiannya dengan PP Nomor 20 tahun 2021," kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wicklif Aufa.

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menambahkan, apa yang dilakukan saat ini di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi contoh dan role model untuk diterapkan pula di berbagai provinsi.

"Dikatakan penting karena dilakukan secara menyeluruh atau seluruhnya dievaluasi sehingga akan ditemukan mana yang bermasalah dan tidak bermasalah," tambah dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sarat Masalah, Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat Dievaluasi"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved