Empat Parpol Belum Setujui 2 Nama Cawagub

TRIBUN-PAPUA.COM: Sembilan partai politik (Parpol) Koalisi Papua Bangkit Jilid II kembali melakukan pertemuan membahas calon Wakil Gubernur (cawagub) Papua yang akan mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe, di sisa masa jabatan 2017-2022.

Namun dalam pertemuan tersebut, koalisi partai pengusung Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) Jilid II belum mencapai final dalam penentuan dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua yang menggantikan almarhum Klemen Tinal.

Baca juga: Bocornya Hasil Rapat Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw: Sangat Disayangkan

Bahkan, dari rapat koalisi sembilan partai politik pengusung pada Rabu (18/8/2021) sore, di Suni Garden Lake Hotel and Resort Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura itu mengisyaratkan terjadi dua kelompok (kubu) terkait menentukan dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua.

Untuk diketahui, lima partai politik diantaranya Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKPI dan PPP mendukung dua nama Cawagub Papua usulan Gubernur Papua Lukas Enembe yakni, Yunus Wonda, dan Kenius Kogoya.

Sedangkan, empat partai politik diantaranya, PAN, NasDem, Golkar dan PKS tidak (belum) mendukung atau menentukan dua nama Cawagub yang telah diusulkan Lukas Enembe itu. Tetapi, masing-masing mengusung nama Cawagub sendiri.

“Tadi kita sudah buat keputusan dan berita acara. Ada dua kelompok ya, tapi intinya bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat juga,” kata Ketua Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw, Rabu (18/8/2021) dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com.

Baca juga: Rapat Koalisi Papua Bangkit Jilid II Ditunda, Ini Jawaban Mathius Awoitauw

Diakuinya, ada beberapa partai koalisi sudah ada rekomendasi dari DPP dan ada beberapa catatan kesepakatan-kesepakatan itu, beberapa partai politik tidak akan menandatangani.

“Pertemuan hari ini tidak tuntas. Karena partai politik ini, sifatnya nasional, bukan lokal. Karena itu, harus ada persetujuan dari DPP,” ujarnya.

Nanti kata Awoitauw, jika 9 parpol melobi masing-masing DPP. Apapun yang disetujui oleh pimpinan parpol, akan ditetapkan oleh koalisi dan disampaikan ke DPR Papua melalui Gubernur Papua.

Ketika ditanya empat partai yang tidak menandatangani kesepakatan itu apa saja, Awoitauw pun enggan menyebutkannya.

“Saya pikir tidak perlu disebutkan, tenang saja,” ujarnya. (*)