Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar saat Pandemi Dikritik, Telan Biaya Rp 5,6 Miliar
Isu rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kritik.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Isu rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kritik.
Sebelumnya telah ramai polemik soal mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berakhir dengan permintaan maaf.
Kini, kritik rehabilitasi rumah dinas itu muncul di media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp dan yang lainnya.
Seorang pemilik akun Facebook Maidestal Hari Mahesa menuliskan, "Yth Bung Andre Rosiade, ini rumah dinas Ketua DPRD Sumbar anggarannya gila-gilaan lagi nih. Kemarin kata Bung Andre segala macam lah tentang pembelian kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang kalau tidak salah kurang lebih anggarannya terpakai Rp 1,5 M an lah,".
"Nah ini untuk Rumdin Ketua DPRD yang mana Beliau adalah berasal dari partainya Bung sendiri dan sebagai Ketua DPD Gerindra. Gimana nih tanggapan dan Ciloteh nya,".
Baca juga: Beli Mobil Dinas Baru saat Pandemi, Gubernur Sumbar Minta Maaf dan Serahkan ke Satgas Covid-19
Dikutip dari halaman situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar, disebutkan bahwa nama tender proyek tersebut adalah rehab rumah dinas DPRD Sumbar dengan kategori pekerjaan konstruksi.
Instansi yang melaksanakan adalah Pemprov Sumbar dan Satuan Kerja Sekretariat DPRD Sumbar.
Kemudian jumlah pagu sebesar Rp 7,36 miliar dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6,8 miliar.
Konfirmasi Sekretaris DPRD Sumbar
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengakui adanya proyek renovasi rumah dinas tersebut.
Raflis menceritakan, untuk membangun fisik rumah diawali dengan pembuatan detail engineering design (DED) yang disiapkan oleh konsultan perencana.
Baca juga: Gubernur dan Wagub Sumbar Ajukan Anggaran Mobil Baru saat Pandemi, DPRD: Apakah Pantas?
DED tersebut diperiksa oleh tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian baru keluar HPS.
"Dari itu baru kita usulkan kepada LPSE untuk dilelang," kata Raflis yang dihubungi Kompas.com, Jumat (20/8/2021).
Berdasarkan Unit Layanan Pengadaan (ULP), nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas yang bagian belakang yang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp 5.690.000.000,
Raflis mengatakan, renovasi rumah itu bukan bagian rumah utama, tapi bagian belakang yang akan dipergunakan untuk ruangan fitnes, ruang tamu dan shelter.
