Breaking News:

Papua Terkini

Johny Banua Rouw: KONI dan PB PON Papua Harus Pertanggungjawabkan Dana Rp 150 Miliar

Dikatakan, sesuai aturan penggunaan dana Silpa mendahuli penetapan APBD-P harus ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw. 

TRIBUN-PAPUA.COM: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Johny Banua Rouw pertanyakan dana Rp 150 Miliar yang digelontorkan ke KONI dan PB PON Papua.

Pasalnya, dana tersebut digunakan sebelum adanya pengesahan APBD dari total dana silpa  3,1 triliun.

Saat ini dana yang tersisa 1,9 Triliun masih menunggu penjelasan terperinci.

Baca juga: General Manager Hotel Mercure Jayapura, Meminta Kejelasan Kontrak Jelang PON XX Papua

"Dari penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ternyata dana ini sudah ada yang bertuan, artinya sudah mendahului APBD penggunaannya," kata Johny belum lama ini di Jayapura.

Dikatakan, sesuai aturan penggunaan dana Silpa mendahuli penetapan APBD-P harus ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Tapi penjelasan awal, dana tersebut ada yang pakai di PB PON sebesar 100 miliar, sedangkan KONI 50 miliar serta bidang kesehatan dan lainnya," tukasnya.

Selain itu, kata Johny, seharusnya tidak ada penambahan anggaran karena selama kegiatan PON yang direncanakan oleh pihak KONI sudah ada anggarannya.

"Apalagi di era pandemi tidak ada iven, tapi kok bisa kekurangan uang," ujar politisi dari Partai Nasdem Papua itu.

Untuk itu, Jhony berharap ada kejelasan penggunaan anggaran tersebut baik KONI maupun PB PON Papua.

Baca juga: Presiden Tinjau Venue PON XX Papua Pekan Ini, Bupati: Persiapan 95 Persen

"Kalau kekurangan pun harus dijelaskan dimana yang kurang dan apa yang harus dibiayai," ujarnya.

Untuk bidang kesehatan, kata Johny, memang ada permintaan membayar Nakes dan menurut penjelasan dana tersebut ada di RSUD Jayapura sebesar Rp 10 miliar, RSUD Abepura Rp 5 miliar dan RS Jiwa Rp 2 miliar.

Johny menegaskan, dana yang dipakai itu adalah uang rakyat, sehingga tidak bisa seenaknya digunakan tanpa persetujuan DPR Papua sebagai wakil rakyat.

"Intinya, kami ingin ada penjelasan yang lebih rinci terkait penggunaan anggaran tersebut," tegasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved