Breaking News:

Papua Barat Terkini

Peradi Manokwari Buka PKPA bagi Sarjana Hukum untuk Jadi Advokat

PKPA merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat, sebelum disumpah dan berprofesi sebagai seorang pengacara.

Penulis: Safwan Ashari Raharu | Editor: Roy Ratumakin
Dok Peradi Manokwari
Saat pelaksanaan penandatanganan kerjasama atara Peradi dan STIH Manokwari, untuk pelaksanaan PKPA. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi), Kabupaten Manokwari, akan menggelar kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA.

Rencananya, kegiatan tersebut akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 27 September 2021.

PKPA merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat, sebelum disumpah dan berprofesi sebagai seorang pengacara. 

Baca juga: Dukung Bupati Sorong Lindungi Hutan, Ini Seruan Duta Pembangunan Berkelanjutan Papua

Sekretaris Panitia Leumes Piet Wondiwoy, mengatakan pendaftaran mulai dibuka sejak 16 Agustus hingga 4 September 2021.

"Kami mengajak para sarjana hukum di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, untuk bergabung dalam kegiatan PKPA," ujar Wondiwoy, Jumat (27/8/2021).

Ia menuturkan, sekarang Papua Barat masih sangat membutuhkan advokat handal dalam konteks penegakan hukum dan keadilan.

Selain itu, Ketua DPC Peradi Manokwari, Demianus Waney, menambahkan kegiatan ini tidak sekedar digelar untuk menggugurkan program DPC Peradi Manokwari.

"Ini merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya membangun profesionalisme penegakan hukum," kata Waney.

Melalui PKPA, lanjut Waney, akan berkontribusi untuk mencetak sumberdaya calon advokat yang akan berhadapan dengan dinamis dan kompleksnya masalah hukum di daerah ini.

Baca juga: Menilik Kampung Perbatasan RI-PNG, Tak Jauh dari Jayapura tapi Belum Ada Jaringan Telekomunikasi

"Kami merasa penting menambah sumber daya khususnya advokat, untuk menyokong program penegakan hukum," jelasnya. 

Selain itu, PKPA juga sebagai forum yang bisa memperbaharui keilmuan para praktisi hukum seiring dengan perkembangan ilmu.

"Kegiatan ini juga bisa diikuti aparat sipil negara yang hendak mendalami seluk beluk penegakan hukum terutama dari aspek advokasi," tuturnya.

Rencananya, PKPA akan digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

"Kampus itu juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang berbasis ilmu hukum yang tertua di Tanah Papua," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved