Breaking News:

Papua Terkini

Pemerintah Atur Kembali Barang Bebas PPN atas Impor atau Perolehan Barang Kena Pajak

Pemerintah mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas, yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Timur.com
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam suatu kesempatan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas, yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor.

Selain itu, pembebasan pajak juga berlaku bagi pengenaan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu, yang bersifat strategis.

Melalui rilis yang diterima Tribun-Papua.com Jumat (3/9/2021), kebijakan tersebut merupakan implementasi dari regulasi undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Dikirim ke Daerah Asal, Ini Identitas Para Prajurit yang Gugur di Posramil Kisor Maybrat

Tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015.

Berkaitan dengan impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu, yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan pajak.

Pengaturan kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, diantaranya penambahan subjek penerima fasilitas yaitu kontraktor engineering, procurement dan construction.

Kontraktor EPC mendapatkan fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik.

Terdapat juga penambahan liquefied natural gas, sebagai objek yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Selain itu, memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik, yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan, yang memiliki izin usaha penyediaan listrik.

Baca juga: 4 Jenazah Prajurit TNI Tiba di Korem Praja Vira Tama Sorong

Kemudian menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Melalui rilis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, selain mengatur kembali subjek dan objek yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

"Ketentuan baru ini, juga mengatur tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, serta pembayaran PPN BKP strategis tertentu," jelasnya.

Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha dan memberikan kepastian hukum. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved