KKB Papua

Terkait Penyerangan Posramil Kisor, JDP Minta Pangdam Tak Boleh Gelar Operasi Militer

JDP meminta Pangdam XVIII/Kasuari tak boleh melakukan operasi militer dalam penyelesaian kasus penyerangan Pos Rayon Militer (Posramil) Kisor

Editor: Musa Abubar
(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Pengacara Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy. 

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA- Terkait proses penyelesaian kasus penyerangan Pos Rayon Militer (Posramil) Kisor, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Jaringan Damai Papua meminta Pangdam XVIII/Kasuari tak boleh melakukan operasi militer

Juru bicara JDP Yan Christian Warinussy mengatakan, pihaknya meminta kepada Pangdam XVIII/Kasuari, agar jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk melakukan operasi militer selain perang.

Baca juga: Ini Harapan Mantan Pemain Persipura di Persib Bandung

"Kalau operasi dilakukan, maka secara otomatis wilayah tersebut akan ditutup,"kata Yan ketika dihubungi Tribun-PapuaBarat.com, Kamis (2/9/2021) malam.

Baca juga: Penyerangan di Posramil Kisor Tewaskan 4 TNI, Kapolda Papua Barat Sebut Biadab: Tidak Manusiawi

"Semua akses ditutup, polisi pun tidak bisa masuk. Langkah seperti ini tidak boleh terjadi, harus semua pihak melakukan pendekatan selain tutup,"ujarnya.

Persoalan pidana itu selalu melihat akibat, namun dalam kasus ini, semua masih dalam dugaan.

"Jadi harus yang dicari adalah sebabnya,"ujarnya.

Baca juga: Penyerangan di Posramil Kisor Tewaskan 4 TNI, Kapolda Papua Barat Sebut Biadab: Tidak Manusiawi

Sebab, kata dia, persoalan penyerangan di Maybrat, sudah beberapa kali, mulai dari penyerangan rombongan Polisi dan terakhir di Posramil Kisor.

Namun, kasusnya belum ada penjelasan lebih lanjut terkait identitas pelakunya.

"Memang terkait kejadian ini kita turut prihatin, namun memang harus ditingkatkan ke penyidikan,"katanya.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved