Breaking News:

PON XX Papua

Benhur Tomi Mano: Venue Dayung dan Selam Tak Ada Masalah, Ondoafi Sudah Sepakat

Venue tersebut diantaranya, Stadion Mandala Jayapura, venue Selam yang terlertak di depan Kantor Gubernur Papua, dan venue Dayung yang berada di Teluk

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Tio Effendy
Pembangunan Venue Cabang Olahraga Selam Pada PON XX 2021 Dipalang Oleh Keondoafian Kampung Kayo Pulau. 

TRIBUN-PAPUA.COM: Beberapa waktu lalu, ada sejumlah venue yang diperuntukan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di klaster Kota jayapura di palang oleh pemilik hak ulayat.

Venue tersebut diantaranya, Stadion Mandala Jayapura, venue Selam yang terlertak di depan Kantor Gubernur Papua, dan venue Dayung yang berada di Teluk Youtefa.

Ketua Sub PB PON Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menegaskan, pihaknya telah duduk bersama dengan para ondoafi dan ada kata sepakat tidak ada palang melalang saat pelaksanaan PON nanti.

Baca juga: Progres 16 Venue PON di Kota Jayapura Capai 95%

"Saya bersama Pangdam dan Kapolda sudah bertemu dengan ondoafi dan tua-tua adat di beberapa wilayah tersebut, dan mereka siap mendukung pelaksanaan PON tanpa ada palang memalang lagi," kata BTM sapaan akrabnya kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, Rabu (8/9/2021) di Jayapura.

Kata BTM, tuntutan para ondoafi pemilih hak ulayat tersebut dibicarakan setelah pelaksanaan PON dan Peparnas berakhir.

"Kami sudah berikan tali asih atau uang sirih pinang, dan mereka menyetujuinya. Bahwa urusan selanjutnya setelah pelaksanaan PON dan Peparnas nantinya," ungkapnya.

BTM pun sepakat, untuk venue Selam dan Dayung patut diberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

"Memang laut tidak bisa diklaim sebagai hak ulayat, tetapi laut tersebut menjadi mata pencaharian mereka. Kalau dijadikan venue, pastinya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hari-hari. Untuk itu, pasti akan ada kompensasi tapi rasional," tukasnya.

Baca juga: Ketum Persipura: Bentrok Persela, Kita Harus 3 Poin

Masyarakat Adat Kayu Pulo memblokade proses pembangunan Venue selam di pinggir pantai Dok II, jalan Soa Siu, Kota Jayapura, Papua.

Perwakilan Masyarakat adat Kayu Pulo, Frans Sibi, mengatakan proses pembangunan penunjang di PON XX Papua di cabor selam, dinilai belum menyelesaikan hak ulayat adat.

“Kami punya hak, pemerintah harus bicara dengan adat, biar pembangunan jelas," katanya yang mengaku memiliki tanah di depan kantor Gubernur Papua itu, kamis, (5/8/2021).

Baca juga: Persik Kediri Vs Borneo Fc, Pertarungan Sengit Anak Papua Andri Ibo Kontra Boaz Solossa

Ia mengatakan pemerintah sering diingatkan agar dalam penyelengaraan pembangunan harus libatkan masyarakat adat.

"Pemerintah saat membangun harus bicara dengan pemilik hak hulayat,” ujarnya.

Ia mengaku telah buat surat Ke PUPR Provinsi Papua dan Dinas Olahraga nemuan belum ada jawaban terkait penyelesaian pembayaran hak ulayat.

"Karena belum ada jawaban surat itu yang kami palang sampai ada jawaban kapada kami," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved