Breaking News:

Kontras Sumut Bereaksi soal Viral Napi Mengaku Dianiaya Petugas di Lapas: Masuk Kategori Penyiksaan

Viralnya video dugaan penganiayaan terhadap warga binaan oleh petugas Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan mengundang respons Kontras.

(KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTI)
Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis 

TRIBUN-PAPUA.COM - Viralnya video dugaan penganiayaan terhadap warga binaan oleh petugas Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan mengundang respons Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Diketahui  video itu direkam pada Sabtu (18/9/2021) dan langsung viral di media sosial.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang narapidana mengalami mengalami luka memar berat yang diduga bekas penganiayaan oleh pegawai lapas.

"Ini tindakan pegawai Lapas Kelas I Medan. Kami bukan binatang, kami manusia, Pak. Kami dikurung sampai bertahun-tahun di sini karena kasus kecil aja. Dimintai uang Rp 30 juta-Rp 40 juta baru bisa keluar. Kalau enggak kami dipukuli seperti ini kalau enggak kasih uang," kata pria yang merekam video tersebut.

Baca juga: Briptu JS Diburu Propam Polres Rote Ndao, Gara-gara Tipu Petani dengan Modus Jual BBM

Baca juga: Ustaz di Tangerang Tewas Ditembak Pria Misterius seusai Salat Magrib, Pelaku Mengintai Berhari-hari

Saat ini, pihak lapas maupun Kawil Kemenkumham Sumut masih memeriksa sejumlah orang untuk mencari titik terang masalah tersebut.

Koordinator Kontras Sumut, Amin Multazam menilai, kejadian itu merupakan masalah serius dan harus diusut tuntas.

"Untuk menuntaskannya, kami mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan," kata Amin melalui keterengan tertulisnya, Minggu (19/9/2021).

Dia menyebutkan, pemeriksaan secara profesional dan transparan tersebut akan lebih efektif apabila melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM, Ombudsman dan LPSK.

Artinya, pemeriksaan sebagai respons atas video viral itu bukan sekedar formalitas, yang penyelesaiannya cenderung dilakukan di tataran internal (tertutup).

Menurutnya, apabila terbukti bersalah, pelaku wajib di proses secara hukum. Tentu saja wewenang itu ada di aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved