Breaking News:

Pungli di RSUD

Dugaan Pungli di RSUD Manokwari Masuk Polda Papua Barat, LBH Insan Cita Buka Suara

LBH Insan Cita buka suara terkait dugaan pungutan liar (Pungli), di layanan PCR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari.

Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun
Situasi didepan RSUD Manokwari 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita (LBH-IC) Manokwari, Patrix Barumbun Tandirerung, buka suara terkait dugaan pungutan liar (Pungli), di layanan PCR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari.

Kata Tandirerung, terkait laporan masyarakat yang kini berbuah pengembangan kasus di Polda Papua Barat, menunjukkan publik terhadap layanan kesehatan di daerah ini. 

Namun, kata dia, kontrol tersebut juga mesti didasari oleh pemahaman yang utuh mengenai pengenaan tarif PCR.

Baca juga: Sandiaga Uno Ingatkan Tamu PON Papua Wajib Beli Noken

"Sehingga, punya kesimpulan soal apakah tindakan RSUD Manokwari, memiliki pijakan hukum atau tidak, menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan polemik," tutur Tandirerung, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (21/9/2021). 

Lanjut Sekretaris LBH-IC, dengan demikian proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat, bisa dilihat secara proporsional oleh publik. 

"Jika dicermati, 'titik api' dari kasus ini berawal Juli 2021 lalu, yakni ketika Manokwari menjadi daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi," ungkapnya. 

Dengan situasi seperti itu, diikuti dengan tingginya kebutuhan pemeriksaan PCR khususnya untuk pelaku perjalanan. 

"Itu sebabnya pada 1 Juli 2021, Plt direktur RSUD Manokwari dr Alwan Rimosan, menerbitkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (Perdir RSUD) Manokwari Kabupaten Manokwari nomor 445.6/563.1/2021," ujarnya. 

Baca juga: Video Ketua DPRD Humbahas Disiram Air hingga Nyaris Dikeroyok Anggota Dewan, Begini Kronologinya

"Dalam peraturan tersebut mengatur tentang tarif pelayanan pemeriksaan SWAB PCR, meliputi komponen jasa sarana sebesar Rp 550.000 dan jasa pelayanan sebesar Rp 200.000 dengan total tarif Rp 750.000,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved