Breaking News:

Pungli di RSUD

Dugaan Pungli di RSUD Manokwari Masuk Polda Papua Barat, LBH Insan Cita Buka Suara

LBH Insan Cita buka suara terkait dugaan pungutan liar (Pungli), di layanan PCR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari.

Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun
Situasi didepan RSUD Manokwari 

Tak hanya itu, Tandirerung juga menjelaskan, Perdir ini tidak bisa dipisahkan dari payung hukum pengenaan tarif PSC yang diatur dalam surat edaran Dirjend pelayanan kesehatan nomor HK.02.02/I/3713/2020 tahun 2020.

"Edaran ini secara substantif mengatur batasan tarif tertinggi pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT PCR) yang berlaku pada waktu itu," bebernya.

Pada edaran tersebut, kata Tandirerung, batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900.000.

"Dan itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri," papar Sekretaris LBH-IC Manokwari.

Baca juga: Pencarian 25 ABK KM Hentri yang Hilang di Laut Maluku Dihentikan, Tak Kunjung Temukan Hasil

Sementara, yang tidak dibolehkan adalah memungut biaya untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit. 

"Sebab, penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19," tuturnya.

PCR untuk pelaku perjalanan, menurut Tandirerung, termasuk dalam kategori pemeriksaan mandiri yang bermakna atas permintaan sendiri. "Itu untuk kepentingan perjalanan karena mensyaratkan adanya hasil pemeriksaan PCR," imbuhnya.

"Jika ada pendapat berbeda, itu wajar. Namun juga sama sekali tidak secara eksplisit menempatkan pelaku perjalanan dalam subjek yang dikecualikan," tuturnya.

Baca juga: Syarat hingga Kisi-kisi Materi SKD CPNS 2021, Amati Rincian Passing Grade-nya

Terkait proses penyelidikan dan pengembangan di Polda, menurut Tandirerung artinya pihak kepolisian sedang berupaya mengonstruksi peristiwa pengenaan tarif dan biaya pemeriksaan PCR tersebut sebagai peristiwa hukum.

"Ini proses yang normal dalam konteks penegakan hukum, dan juga sebagai sikap responsif terhadap laporan masyarakat. Mereka yang diperiksa juga kelihatannya sangat kooperatif," pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved