Breaking News:

Lingkungan

Kasus Pencabutan Izin Usaha Perkebunan di Sorong Bukti Moratorium Sawit Wajib Diperpanjang

Pencabutan perizinan sesuai hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang dipimpin langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat serta didukung KPK

(KOMPAS.com/ALEK KURNIAWAN)
Ilustrasi kebun sawit 

"Dari kasus yang terjadi di Papua Barat yang kami amati, dari sekitar 650.000 ha izin sawit yang telah diberikan pemerintah, ternyata hanya sekitar 52.000 ha yang benar-benar telah ditanami pohon sawit," ungkap Bustar.

Selain itu, dilaporkan juga potensi kerugian negara dari pajak sangat besar.

2. Tata kelola produkivitas sawit masih belum maksimal

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menyampaikan data KPK tahun 2017, menemukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menghimpun dana perkebunan sawit dari hasil pungutan ekspor CPO (Crude Palm Oil) sebesar Rp 11 triliun di tahun 2016.

Dari dana tersebut, sebanyak 81,8 persen dialokasikan untuk subsidi biodiesel, di mana yang mendapat porsi subsidi paling besar adalah pengusaha.

“Dana perkebunan sawit seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan produktivitas perkebunan sawit."

"Misalnya, peremajaan perkebunan sawit rakyat, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan sawit, program peningkatan SDM di sektor perkebunan sawit," jelas Nadia.

Baca juga: Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat Dievaluasi, Banyak Ditemukan Masalah

Namun kenyataan di lapangan, dana tersebut lebih banyak digunakan untuk program subsidi biodiesel dan justru
tidak banyak menyentuh petani, melainkan porsinya lebih banyak ke pengusaha.

Nadia menegaskan moratorium ini perlu diperpanjang supaya persoalan produktivitas bisa lebih maksimal dan pembagian hasil bagian perimbangan antara pusat dan daerah bisa lebih jelas dan tertuntaskan.

“Pemerintah perlu membuat semacam formula baru untuk memperbaiki kesejahteraan petani sawit. Selain itu perlu ada perbaikan formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sehingga lebih adil untuk kesejahteraan petani dan tidak hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Nadia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved