PON XX Papua

Belasan Drone Dilumpuhkan Paspampres saat Pembukaan PON XX Papua, Ini Aturannya di Indonesia

Sebuah akun mengunggah foto seorang pria memegang alat berwarna hitam yang tengah mengamati langit-langit di sekitar lokasi pembukaan PON XX Papua.

Editor: Claudia Noventa
Tribun-Video.com/Radifan Setiawan
Kemeriahan tersaji di Upacara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Sabtu, (02/10/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Viral di media sosial, khususnya Twitter terkait pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Sabtu (2/10/2021).

Dalam sebuah cuitan yang viral itu menyebut adanya personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melumpuhkan drone-drone liar.

Sebuah akun mengunggah foto seorang pria memegang alat berwarna hitam yang tengah mengamati langit-langit di sekitar lokasi pembukaan PON XX Papua.

Twit ini telah disukai lebih dari 3.700 akun dan di-retweet hampir 1.000 akun lain.

Baca juga: Buka-bukaan soal Rincian Kucuran Dana APBN untuk PON XX Papua, Sri Mulyani: Total Rp 10,43 Triliun

Baca juga: Anak Papua Bersalto Ria di Venue Renang Perairan PON XX Papua: Kami Juga Mau Jadi Atlet

Disebutkan dalam unggahan tersebut, sedikitnya ada 15 drone yang telah dilumpuhkan dengan oleh Paspampres tersebut. 

Lantas, bagaimana aturan menggunakan drone di Indonesia?

Baca juga: Update Virus Corona di Papua dan Papua Barat Hari Ini, Senin 4 Oktober 2021: Kasus Capai 56.734‬

Aturan Menerbangkan Drone

Penggunaan pesawat udara tanpa awak atau drone di Indonesia telah diatur melalui peraturan resmi.

1. Wilayah Terlarang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara RI, pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi pada jarak kurang dari 500 m dari batas terluar suatu kawasan udara terlarang (prohibited area) atau kawasan udara terbatas (restricted area).

Kawasan terlarang meliputi istana Presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Ruang udara di atas objek vital nasional strategis tertentu ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, objek vital nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Pertahanan dan pertimbangan dari Menteri Perhubungan.

2. KawasanTerbatas

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved