Breaking News:

Papua Barat Terkini

9 Daerah di Papua Barat dapat Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penulis: Safwan Ashari Raharu | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Safwan Raharusun
Penyerahan penghargaan WTP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, kepada Gubernur Papua Barat. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun angggaran 2020.

WTP tersebut diserahkan langsung oleh Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Burhani, kepada Gubernur dan sejumlah Kepala Daerah di wilayah tersebut.

"WTP merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK selalu aparat pengawas eksternal pemerintah," ujar Burhani, yang diterima TribunPapuaBarat.com, melalui Press Release, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Puluhan Personel Lakukan Pengamanan di Cabor Karate

Kata dia, semua pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) di lingkup Provinsi Papua Barat, telah meraih opini WTP.

"Tahun ini pemerintah Republik Indonesia memberikan pelakat penghargaan kepada sembilan daerah, yang meraih opini WTP, sebanyak lima kali berturut-turut (2016 hingga 2020)," tuturnya.

Lanjut Burhani, kesembilan daerah tersebut yakni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Maybrat dan Kabupaten Fakfak.

Selain itu, diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Arfak yang mendapat opini WTP untuk pertama kalinya atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020.

"Lewat opini WTP tersebut, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada masing-masing pemerintah daerah," ucap Burhani.

Baca juga: Cabor Tarung Derajat PON XX Papua Berakhir

Ia berharap, capaian opini WTP bukan sebagai tujuan akhir, tetapi merupakan bagian pertanggungjawaban yang baik.

Sehingga, kedepannya dapat digunakan sebagai informasi, masukan serta feedback bagi perencanaan dan pengangguran selanjutnya.

"Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD membuktikan komitmen dan keseriusan Kepala daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved