Breaking News:

Papua Terkini

Ketua Imawar Habelino Sawaki Menilai Ada Indikasi Penyalahgunaan Jabatan di Waropen

Ketua Mapersi Ikatan Mahasiswa Waropen (Imawar) Habelino Sawaki menilai adanya indikasi penyalahgunaan jabatan, dalam dua instansi.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Ketua Mapersi Gemapi, Habelino Sawaki berikan keterangan kerkait surat yang akan diberikan kepada Gubernur dan Sekda Papua di Grand Abe Hotel Abepura, Kota Jayapura, Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Mapersi Ikatan Mahasiswa Waropen (Imawar) Habelino Sawaki menilai adanya indikasi penyalahgunaan jabatan, dalam dua instansi yang berada di Kabupaten Waropen.

Melalui rilis yang diterima Tribun-Papua.com Rabu (13/10/2021) Habelino menyebutkan kedua intansi tersebut, yakni Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Kabupaten Waropen.

"Kami melihat ada indikasi penyalahgunaan jabatan di dalam Dinas peternakan dan Dinas pertanian Kabupaten Waropen," sebutnya.

Baca juga: Sempat Ada Teriakan, Ini Kronologis Kejadian Terbakarnya Ruko Rezeki di Abepura

Habelino menjelaskan, jabatan PLT pada dua dinas tersebut, dijabat oleh satu orang, karena itu pihaknya meminta bupati, serta wakil rakyat melihat dan merespon hal tersebut.

"Kami telah turun di Waropen dan menyaksikan bahwa dari 20 anggota DPRD Waropen, yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat hanya 2 orang, yakni saudara Gasper Ivan Imbiri dan Nikson Yenusi," paparnya.

Dalam kesempatan itu, mewakili kelompok intelektual Kabupaten Waropen, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada keduanya, yang telah memberikan contoh bagaimana menjadi wakil rakyat yang responsif.

Menurut Habelino, Kabupaten Waropen merupakan kabupaten dengan pemerintahan yang cukup buruk.

Untuk itu, pihaknha meminta, jika tidak ada perbaikan yang signifikan, maka pemerintah perlu menggabungkan Waropen dengan kabupaten induk.

Baca juga: PON akan Segera Berakhir, Ini 7 Makanan Khas Papua yang Cocok untuk Dijadikan Oleh-oleh

Terkait itu, Habelino juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Serui, dapat melakukan pemanggilan, kepada pihak-pihak bersangkutan, untuk dimintai keterangan.

"Ini praktek pemerintahan, yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik," tegasnya dalam rilis pers.

Terakhir, dirinya berharap agar penegak hukum tidak tebang pilih dalam memutuskan, agar kepercayaan rakyat terhadap proses penegakan hukum dapat pulih. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved