Breaking News:

Papua Barat Terkini

Sering Bermasalah, Ini Konsep Kepala Daerah se-Papua Barat soal Formasi CPNS 2021

Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) se Provinsi Papua Barat, menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV.

Penulis: Safwan Ashari Raharu | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Safwan Raharusun
Para Kepala Daerah se-Papua Barat usai melakukan pertemuan guna membahas CPNS yang digelar kantor Gubernur Papua Barat. 

Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) se Provinsi Papua Barat, menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari Papua Barat.

Pertemuan tersebut guna membahas sejumlah konsep dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 ini.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, mengatakan pertemuan di kantor gubernur hanya berbicara terkait konsep CPNS.

Baca juga: Cabor Catur Papua Target 12 Medali Emas di Peparnas XVI

"Dengan mempertimbangkan tes CPNS tahun 2018 yang menimbulkan sejumlah masalah," ujar Kasihiw, kepada sejumlah awak media termasuk TribunPapuaBarat.com, Senin (18/10/2021).

Sehingga, penerimaan CPNS formasi tahun 2021 bisa lebih baik lagi ketimbang yang sebelumnya.

"Dalam bulan ini semua kapala daerah di Papua Barat, akan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)," tuturnya.

Jika disetujui oleh Menteri, kata dia, langsung diumumkan secara resmi.

"Tadi semua Bupati (kepala daerah) telah setuju dengan konsep ini, nanti Gubernur yang memfasilitasi pertemuannya di Kemenpan RB," kata Kasihiw.

Konsep dan Metode CPNS Papua Barat

Tak hanya itu, pihaknya mengaku konsep penerimaan CPNS masih tetap sama dengan 2018, untuk non orang asli Papua (OAP) 20 persen, dan OAP 80 persen.

"Kita minta untuk tes CPNS 2021 semuanya offline (manual), karena pertimbangan semua daerah tidak mendapat akses internet," ungkapnya.

Baca juga: Menpora Zainudin Amali: Saya Yakini Peparnas Berjalan Sukses

Sehingga, konsep 80 dan 20 persen bisa disepakati. "Jangan lagi ada ribut seperti yang sebelumnya," ujar Kasihiw.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIV Manokwari Papua Barat, Hardianawati saat dikonfirmasi menolak untuk memberikan keterangan terkait pertemuan tersebut. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved