Menteri Berbisnis PCR
Bantu Masyarakat Tak Mampu, Alasan Menteri Luhut Pandjaitan Berbisnis PCR ?
Tak hanya Luhut disebut dalam lingkaran tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun dituding menikmati hasilnya.
lihat foto
Pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.
Melalui GSI inilah, tes Covid-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis.
Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan yang mengajak dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.
Luhut sendiri membiayai penyediaan tes Covid-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10 persen saham miliknya.
Ia menegaskan, Genomik Solidaritas Indonesia tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.
Namun sesuai namanya, GSI adalah kewirausahaan sosial sehingga tak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.
"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar," jelasnya.
Baca juga: Panitia PON XX Papua Tak Jelas, Relawan di Mimika Menagih Honorarium
Alasan tak menggunakan nama yayasan
Bantuan melalui Toba Energi Bumi itu, kata Luhut, telah terbuka sejak awal dilakukan.
Dia pun menjelaskan alasan tidak menggunakan nama yayasan seperti yang dilakukan oleh Adaro dan Indika Group.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut.
Luhut juga membeberkan alasan mengapa ia mewajibkan pemakaian tes RT-PCR untuk semua moda transportasi saat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Hal ini diputuskan karena tingginya mobilitas yang terjadi di wilayah Jawa dan Bali saat PPKM mulai direlaksasi.
"Pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa, Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," kata dia.
Dia bahkan mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
