Pergub Padiatapa

Pergub Padiatapa, Masyarakat Adat Papua Bisa Tolak dan Terima Investasi

Pergub ini berusaha untuk mengedepankan masyarakat adat, dalam artian proses pengambilan keputusan

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
PERGUB PADIATAPA - Tim 7 sebagai perumus Peraturan Gubernur (Pergub), sedang mengikuti FGD finalisasi rancangan Pergub di Hotel Horizon Kotaraja Abepura. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Padiatapa yang saat ini sedang dibahas, akan memberikan hak kepada masyarakat adat di Papua memiliki hak menolak maupun menerima investasi yang masuk di Bumi Cendarawsih.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota Tim 7 perumus Pergub Padiatapa, Dr Ferdinand SD Harsoyo kepada Tribun-Papua.com Minggu (14/11/2021).

Ramai Rumakiek Cs Sudah Latihan di Turki, Dua Pemain Tak Dapat Rampungkan Training Camp

"Apabila masyarakat tidak setuju, maka suatu investasi tidak akan dilanjutkan," tegasnya.

Meski begitu, di dalam Pergub Padiatapa, masyarakat adat juga memiliki hak untuk menerima inevstasi, yang nantinya akan masuk ke wilayah mereka.

Ferdinand mengatakan pihaknya, melalui Pergup Padiatapa, ingin agar masyarakat hukum adat di Papua, merasakan suatu jaminan kepastian tentang kepemilikan lahan-lahan mereka.

"Yang berikut, Pergub ini berusaha untuk mengedepankan masyarakat adat, dalam artian proses pengambilan keputusan," tandasnya.

Dirinya menambahkan dengan hadirnya Pergub Padiatapa, masyarakat adat diberikan keunggulan, dalam hal ini, deligate power atau kekuatan dan kekuasaan kepada masyarakat adat, untuk mengambil keputusan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe Sampaikan Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi dan Menpora Amali

Melalui kehadiran Pergub Padiatapa, Ferdinand berharap Pergub tersebut, dapat menaungi 5 wilayah adat yang ada di Papua.

"Kita berharap Pergub itu, bisa menjadi payung sekalipun kita tahu, bahwa Pergub ini bukan jaminan untuk menyelesaikan konflik," sebutnya.

Namun menurutnya, dapat menjadi salah satu solusi keberpihakan kepada masyarakat adat, terkait hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya.

Hanya saja menurut Ferdinand, mekanisme pelaksanaan di lapangan untuk 5 wilayah adat di Papua, tentunya satu sama lainnya berbeda.

Kontingen DKI Jakarta Beri Apresiasi Kepada Papua yang Sukses Gelar Peparnas XVI

"Penerapannya pada 5 wilayah adat, masing-masing pasti beda-beda, namun pihaknya yakin masyarakat akan diuntungkan," jelasnya.

Dari sisi investor, Ferdinand menilai dengan hadirnya Pergub Padiatapa dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi investor, karena mendapatkan kepastian investasi.

"Kepastian investasi di sini, dalam artian setelah masyarakat menentukan pilihannya, apakah menolak ataupun menerima investasi," sambungnya.

Sehingga menurutnya sebelum, pihak investor mengeluarkan dana yang begitu besar di suatu wilayah, maka diharapkan sebelumnya telah mengetahui akan kepastian investasi dari masyarakat setempat. (*) 

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved