Breaking News:

Anggaran di Papua

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Negara TKKD di Papua

dana bagi hasil melampaui pagu realisasinya, ini dana bagi hasil tahun lalu yang belum dibagikan kemudian dibagikan di tahun berjalan

Penulis: Musa Abubar | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
JUMPA PERS - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani AS memberikan keterangan kepada awak media di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura terkait anggaran belanja di Papua, Kamis (18/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua,Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggaran belanja Transfer Khusus ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) dari pagu untuk Provinsi Papua sebesar Rp 43,18 triliun sudah terealisasi sebesar Rp35,38 triliun di 30 pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih. 

Data yang berhasil dihimpun Tribun-Papua.com dari Kantor Wiiayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Belanja Transfer khusus ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) dari pagu sebesar Rp43,18 triliun terdiri dari alokasi khusus (DAK) fisik dari pagu R p3,61 triliun sudah terealisasi 61,56 persen atau Rp2,22 triliun.

APBN Papua Rp 59,04 Triliun dan Terealisasi Rp 47,02 Triliun: Tertinggi Belanja Pegawai

Kemudian, DAK non fisik khusus yang direalisasikan adalah terkait dengan dana biaya operasional sekolah (BOS) secara keseluruhan dari pagu Rp2,65 triliun sudah terealisasi Rp2,27 triliun atau sebesar 85,45 persen.

Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara bulanan, yang utamanya untuk membayar gaji pegawai daerah sisanya berupaya belanja rutin lainnya yang diperlukan pemerintah daerah.

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Masih Tergantung Pertambangan

DAU dari pagu sebesar Rp20,49 triliun sudah terealisasi Rp17,86 triliun atau sebesar 87,14 persen. Sedangkan dana bagi hasil termasuk didalamnya bagi hasil pajak ada bagi hasil sumber daya alam, dari pagu Rp2,95 triliun sudah terealisasi Rp3,50 triliun atau sebesar 118,99 persen.

"Mengapa dana bagi hasil melampaui pagu realisasinya, ini adalah antara lain dana bagi hasil tahun lalu yang belum dibagikan kemudian dibagikan di tahun berjalan,"kata Kepala Kantor Wiiayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani AS kepada awak media di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura, Kamis (18/11/2021).

Gerhana Bulan Sebagian Tahun 2021: Papua dan Papua Barat Paling Lama

Kemudian, dana insentif daerah dari pagu senilai Rp129,70 miliar sudah terealisasi Rp109,25 miliar atau sebesar 84,23 persen. Dana insentif daerah ini tidak semua pemerintah daerah mendapatkan dana insentif daerah (DID).

"Di 2022 nanti ada sembilan pemerintah daerah yang akan dapat DID karena ada syaratnya salah satunya wajib tanpa pengecualian (WTP) dan syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan," ujar Burhani AS.

Papua Barat Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Satgas Provinsi: Harus Waspada

Berikutnya, dana desa ini khusus di Papua ada 5.411 desa di Papua, dari pagu Rp5,43 triliun sudah terealisasi Rp3,48 triliun atau 64,12 persen. Dana desa ini juga antara lain 8 persen digunakan untuk pembiayaan Covid, lalu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang setiap bulan dibayarkan, sisahnya baru untuk membangun desa.

Selanjutnya, dana otonomi khusus dari pagu Rp7,91 triliun sudah terealisasi Rp5,93 triliun atau 75,00 persen. Ini adalah realisasi dari khas negara yang masuk ke khas daerah.

Dari data itu, dalam dana BOS sebesar Ro2,65 triliun itu ada dana Rp1,25 triliun pagunya sudah terealisasi sebesar Rp1,14 triliun atau 91,88 persen. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved