Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Kepala Labkesda Papua Ancam Lapor Balik Para Pelapor Dana PCR

Kuasa hukum Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Papua, Aloysius Renwarin, siap melaporkan balik oknum staf Labkesda.

Penulis: Musa Abubar | Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
Kuasa hukum Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Papua, Aloysius Renwarin, siap melaporkan balik oknum staf Labkesda dan sejumlah pihak yang terlibat dan telah melapor kliennya ke Polda Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kuasa hukum Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Papua, Aloysius Renwarin, siap melaporkan balik oknum staf Labkesda dan sejumlah pihak yang terlibat dan telah melapor kliennya ke Polda Papua.

Lalu menyebarkan berita fitnah tanpa dasar yang menyudutkan kliennya, terkait dana layanan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Labkesda Papua.

“Kami berencana melapor balik dengan pasal pencemaran nama baik dan penyalahgunaan ITE,” kata Aloysius Renwarin melalui rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Partai Prima Tagih Janji Ketua KPK Usut Dugaan Bisnis PCR Menteri Luhut dan Erick Thohir

Dikatakan, pernyataan para pelapor soal dana sebesar Rp 6 miliar lebih, sudah masuk pencemaran nama baik, fitnah dan tidak berdasar fakta.

Aloysius menduga, ada aparat keamanan yang terlibat dalam hal ini, pihaknya sudah kantongi namanya. Juga para pihak lain yang meloloskan dokumen-dokumen keluar.

"Kami kantongi lebih dari dua barang bukti, mulai dari angka yang salah, lalu pencemaran nama baik di media,” ujarnya.

Menurut Aloysius, segala macam bentuk informasi yang disampaikan oleh para pelapor yang merupakan staf Labkesda yang tidak terlibat dalam pelayanan Covid-19, adalah tidak benar.

Kata Aloysius, hasil pelayanan PCR dari Labkesda sejak pertengahan Juli hingga pertengahan Oktober 2021 sudah diserahkan oleh kliennya dan sedang dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Papua.

“Angka yang dimunculkan oleh mereka dalam laporan ke Polda maupun ke media senilar Rp 6 miliar lebih itu fiktif,” tukasnya.

Baca juga: Jokowi dan DPR Diprotes Soal Penindakan Organisasi Papua Merdeka

“Bagaimana mungkin pelayanan Covid-19 berbayar pada pertengahan Juli 2021 sampai pertengahan Oktober 2021 diperoleh dana sebesar Rp 6 milyar? Sementara pelayanan PCR untuk Covid-19 itu, umumnya tidak berbayar. Yang berbayar pun, tidak seluruhnya mencapai Rp 500 ribu per orang. Ada juga yang bayar Rp 150 ribu hingga Rp 400 ribu rupiah,” lanjutnya.

Aloysius mengatakan, kliennya bersama sejumlah staf yang dilaporkan, sudah bekerja dengan sangat profesional.

Karena itu, pihaknya melapor balik para pelapor dengan tuntutan pasar pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE karena fakta angka yang disampaikan salah.

Baca juga: Capai UHC, Pemkot Jayapura Dapat Penghargaan Dari BPJS Kesehatan

Lanjut dia, sebab para pelapor menyebut, terdapat uang sebesar Rp 6,7 miliar hasil jumlah 13.500-an layanan PCR dikali Rp 500 ribu per kepala, serta mempertanyakan dana senilai Rp 4 miliar lebih yang sebenarnya tak ada.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved