Breaking News:

Papua Terkini

KPK RI Nilai Capaian Upaya Pencegahan Korupsi oleh Pemprov Papua Masih Stagnan

KPK RI menilai upaya pencegahan korupsi, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua masih stagnan atau tidak bertumbuh.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Humas Pemprov Papua for Tribun-Papua.com
PAPUA TERKINI - KPK RI menilai upaya pencegahan korupsi, yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua masih tidak bertumbuh, atau stagnan, Rabu (24/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai upaya pencegahan korupsi, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua masih stagnan atau tidak bertumbuh.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, dalam rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (24/11/2021).

"Terkait pencegahan korupsi yang terintegrasi di Papua, kami menilai masih relatif stagnan," sebut Alexander.

Baca juga: Hadiri Kuliah Umum di Universitas Yapis Papua, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Pihaknya mengemukakan, hal tersebut dikarenakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK, mengalami penurunan.

"Jadi yang menjadi penyebab itu, karena skor MCP yang sempat naik 34% pada 2019, kembali turun jadi 25% tahun 2020 lalu," ujarnya.

Dikatakan Alexander, hal tersebut berarti, intervensi KPK dalam 8 sektor masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR), yang perlu dikerjakan Pemda di Provinsi Papua.

"Dari 8 sektor tersebut meliputi, dari mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang atau jasa, perizinan, pengawasan APIP, dan manajemen ASN," sebutnya.

Selain itu, ia juga mengatakan terdapat pula optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan.

Baca juga: Lapas Merauke Sangat Membutuhkan Tenaga Kesehatan

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan butuh komitmen bersama, agar dapat meningkatkan skor MCP.

"Dalam hal ini dibutuhkan komitmen kepala daerah, untuk memaksimalkan capaian kinerja dalam 8 sektor, yang diintervensi oleh KPK tersebut," jelasnya.

Menurutnya, yang menjadi kunci utama kembali lagi pada komitmen kuat dari kepala daerah di Papua.

Baca juga: 2 Nelayan Temukan Patung Bunda Maria di Perairan Lembata, Rudi Keraf: Saya Orang Berdosa

Kaitannya dengan hal itu, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada masing-masing daerah.

Di lain sisi, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Ridwan Rumasukun memastikan upaya pendampingan KPK di Bumi Cenderawasih, telah dilakukan sejak 2016 lalu.

"Hanya saja memang, untuk 2021 ini, NCP baru mencapai 42%, meski begitu kami tetap optimis akan mencapai target, yang lebih baik di masa mendatang," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved