Breaking News:

Papua Terkini

Badan Publik yang Jalankan UU Keterbukaan Informasi Bakal Dapat DAK

Badan Publik yang berhasil menjalankan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan mendapatkan DAK

Penulis: Musa Abubar | Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai, dan Dirut PDAM Jayapura Entis Sutisna, usai acara penganugerahan badan publik di Gedung Negara, Jayapura, 18 November 2021. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Publik yang berhasil menjalankan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai melalui siaran pers yang diterima Tribun-Papua.com di Jayapura, Jumat (26/11/2021).

Sekadar diketahui, Komisi Informasi Papua telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik se- Papua tahun 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi Suruh Kejar KKB, Jenderal Dudung: Jangan Anggap Sebagai Musuh

Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mengukur dan mengetahui tingkat  kepatuhan badan publik terhadap  Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Wilhelmus menjelaskan, kegiatan monev dilakukan melalui tahapan dan indikator yang jelas dan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi  (PERKI) Nomor 5 tahun 2016 tentang metode dan teknik monitoring dan evaluasi keterbukaann informasi badan publik.

Lanjut dia, dan puncak dari kegiatan monev dan pemeringkatan dilakukan penganugerahan pada 18 November 2021 di Gedung Negara, Jayapura kepada badan publik yang telah memenuhi kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Hal ini sesuai peringkat dan penilaian yang telah ditetapan tim penilai melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi  Papua Nomor  006/KEP-KI-PAPUA/XI-2021 tentang hasil monev keterbukaan informasi badan publik se Papua 2021. 

Baca juga: Kolonel Rahmat Puji Susetyo: Target 20 Ribu Vaksinasi Hingga Bulan Desember 2021

Dia mengatakab, hasil dari monev serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dia mengatakan, pihaknya juga telah diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Surat Nomor S-1634/DJIKP.2/IK.01.01/10/2021 perihal permohonan hasil pemeringkatan keterbukaan badan publik pemerintah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved