Breaking News:

Bupati Sorong Digugat

Ini Penjelasan KPK Dalam Sidang yang Menyeret Bupati Sorong Terkait Sawit

Kita fasilitasi dan monitor tindak lanjutnya, setiap ada surat menyurat dari sawit ini, ada tembusan untuk KPK baik dari provinsi maupun kabupaten

Penulis: Musa Abubar | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
HADIRKAN KPK - Sidang lanjutan kasus gugatan pencabutan izin perkebunan sawit di Kabupaten Sorong yang digelar di PTUN Jayapura, Selasa (30/11/2021) menghadirkan personel dari KPK. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA- Komisi Pemberantasan Korupsi RI hadir sebagai saksi Bupati Sorong terkait sawit lantaran mendampingi, memfasilitasi Provinsi Papua Barat dan para pemerintah daerahnya untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit. 

Todd Rivaldo Ferre Pamit ke Persipura: Terimakasih untuk Musim Ini Tim Kebanggaan

"Saya dari KPK hadir sebagai saksi fakta perkara 29 dan 30 terkait pencabutan IUP PT IKL dimana menjelaskan apa peran KPK sampai banyak izin pelaku usaha sawit dicabut di Papua Barat," kata Dian Patria salah anggota KPK kepada awak media di Jayapura, Selasa (29/11/2021) setelah dimintai keterangan sebagai saksi.

Pantauan Tribun-Papua.com, sidang Bupati Sorong terkait sawit itu dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat Bupati Sorong, Johny Kamuru.

Intinya, kata dia, KPK mendampingi, memfasilitasi Provinsi Papua Barat dan para pemerintah daerahnya untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit.

KPK Dihadirkan sebagai Saksi Sidang Bupati Sorong Soal Izin Sawit

"Ini sudah disepakati pada 20 September 2018, ada komitmen rencana aksi penyelamatan Sumber Daya Alam Papua Barat disektor hutan,kebun, tambang, kelautan, dan perikanan," ujarnya.

Di perkebunan, menurut dia, ada rencana aksi fokus yang pertama berbicara soal database perizinan, harus mendatabasekan karena susah sekali mencari data-data perkebunan.

Kedua, kepatuhan perizinan karena banyak pelaku usaha di sektor Sumber Daya Alam (SDA) tidak memenuhi aturan yang berlaku, kalau sudah ada data tersebut.

Ketiga, melakukan pengawasan pengendalian sampai memberikan sanksi. Oleh karena, itu Provinsi Papua Barat melakukan kajian.

Masih Ingat Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji, Ini yang Dilakukan Bersama TNI Menjelang HUT OPM 

"Dan kami memfasilitasi dan dampingi sampai akhirnya diserahkan hasil kajian pada Februari, siangnya disepakati rencana aksi, ada 680 hektare luas IUP sawit dari 24 IUP Sawit yang ada di Papua Barat," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved