Pendekatan Non ‘Collateral Damage’ ala Jenderal Andika Tangani KKB

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Istilah Collateral Damage pertama kali digunakan sebagai euphemisme atau ungkapan pelembut para politisi dan Jenderal Amerika Serikat di dalam Perang Vietnam ketika AS membantai anak-anak dan wanita Vietnam.

Korban bom nuklir Hiroshima-Nagasaki yang hampir mencapai 250.000 jiwa dilakukan AS untuk menghentikan agresi Jepang di berbagai negara pada masa Perang Dunia II juga bisa disebut sebagai collateral damage (kerusakan/korban sampingan yang bisa diterima demi mencapai suatu target yang lebih besar).

Nah, apakah istilah non collateral damage ala Panglima TNI Jenderal Andika Perkara dapat meminimalisir korban jiwa baik itu TNI-Polri maupun warga sipil saat menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua?

Baca juga: 1 Desember 1956, Mohammad Hatta Mundur sebagai Wakil Presiden

"Tugas utama adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada orang lain yang boleh merampas hiudp orang lain," kata Jenderal Andika kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, Rabu (1/12/2021) di Makodam XVII/Cenderawasih.

Kata Jenderal Andika, pendekatan non collateral damage perlu dilakukan untuk menormalkan situasi keamanan di Papua.

Diketahui, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi korban jiwa baik itu warga sipil maupun TNI-Polri dalam mengamankan Papua dari KKB yang dicap teroris oleh Negara.

Penempatan Perwira TNI Harus Peka Pada Permasalahan Papua

Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) asal Papua, Habelino Sawaki, merespon keinginan Jenderal Andika Perkasa melakukan pendekatan humanis dalam penanganan persoalan di Bumi Cenderawasih.

"Tempatkanlah orang-orang yang berkepribadian baik dan peka pada permasalahan Papua," ujar Sawaki, seraya menyampaikan terima kasih atas gagasan panglima TNI.

Ia menyarankan perlu dipertimbangkan penempatan personel pada berbagai jabatan strategis TNI di Papua.

Baca juga: Video Oknum Polantas Diduga Minta Durian Untuk Ganti Tilang Viral, Begini Penjelasan Polri

Menurut Sawaki, penempatan perwira yang kurang tepat, dapat membuat persoalan Papua semakin runyam.

Kedua, ia berharap agar para perwira yang ditempatkan bisa membawa kesejukan di Papua.

"Ini bukan ditentukan oleh pangkat yang telah memenuhi syarat, tetapi lebih karena hati nurani luhur dan kesediaan untuk melayani rakyat Papua," katanya kepada Tribun-Papua.com, pada Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Di Papua 46.967 orang Terinfeksi HIV-AIDS

Sawaki lalu berujar, penempatan perwira TNI di Papua haruslah yang cukup visioner, sehingga bisa melihat secara jauh ke depan.

"Jangan sampai saran yang diberikan oleh Perwira TNI di Papua, hanya sekadar saran yang bersifat normatif atau bersifat jangka pendek saja," pungkasnya.

Apalagi, kata dia, saran seperti itu hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi malah menjadi bumerang di kemudian hari. (*)