Hari Anti Korupsi
Sri Mulyani Ingatkan Semua Pihak soal Dampak Besar Korupsi
Bendahara Negara ini lantas menyebut, korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak dan perilaku yang sangat berbahaya.
TGRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan besarnya dampak perilaku korupsi.
Korupsi menyebabkan warga miskin semakin banyak dan meningkatkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.
Bendahara Negara ini lantas menyebut, korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak dan perilaku yang sangat berbahaya.
Cita-cita negara menjadi negara makmur akan terhambat bahkan tidak pernah terwujud akibat perilaku ini.
Baca juga: Tokoh Adat Papua Minta Presiden Buka Ruang Dialog Atasi KKB
"Akan terjadi inequality (ketimpangan) dan poverty (kemiskinan) yang terus menerus. Menciptakan kesenjangan yang luar biasa, menciptakan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi," kata Sri Mulyani dalam acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (8/12/2021).
Dia menuturkan, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak bisa maju meskipun punya sumber daya alam yang melimpah.
Selalu ada kesulitan akses di semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Adat Moi Dukung Bupati Sorong Cabut Izin Usaha Sawit
Indeks persepsi korupsi di Indonesia sendiri sudah membaik, meski sempat mengalami penurunan lagi pada tahun 2020.
Indonesia kata Sri Mulyani, masih memiliki pekerjaan rumah untuk bertransformasi menjadi negara yang tak ramah terhadap korupsi.
"Kita bisa dengan mudah mendapatkan bukti, bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi meski mereka memiliki natural resources, banyak masyarakatnya yang kelaparan, yang tidak bisa mendapat pendidikan, bahkan untuk dapat air bersih pun tidak diperoleh," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Aktivis Mati Muda di Gunung Semeru Itu Bernama Soe Hok Gie
Untuk mencegah korupsi, wanita yang akrab disapa Ani ini menjabarkan tiga kunci penting, yakni akuntabilitas, kompetensi, dan etika minus korupsi.
Ketiga cara ini dinilai akan melahirkan integritas. Artinya jika suatu lembaga negara menyatakan menjaga integritas, maka perlu menumbuhkan budaya akuntabilitas, kompetensi, dan etika.
Akuntabilitas bukan hanya catatan di kertas, seperti membuat laporan keuangan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun diterapkan dalam kehidupan dan sikap sehari-hari.
"Accountability ada pada sikap setiap hari. Kalau Anda membuat keputusan, Anda tahu nanti Anda harus accountable pada keputusan tersebut. Anda harus tahu waktu Anda menggunakan resources, Anda harus tahu bahwa resource ini adalah berasal dari uang negara," ucapnya.
Baca juga: Polwan Kalteng Dianiaya Oknum TNI, Andika Perkasa: Proses Semua yang Terlibat
Kompetensi juga memiliki andil penting dalam mencegah perilaku korupsi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/menteri-keuangan-sri-mulyani-foto-dok-kemenkeu.jpg)