PON XX Papua 2021

Ondoafi Hedam Dasim Kleuben Tagih Janji Pembayaran Tanah Venue Aquatik PON

Ondoafi Hedam Dasim Kleuben menangih janji Gubernur Lukas Enembe atas pembayaran tanah venue Aquatik dan Lapangan Pemanasan PON XX Tahun 2021

Editor: Musa Abubar
Istimewa
Suasana aksi pemalangan yang dilakukan oleh Ondoafi Hedam Dasim Kleuben 

"Kalau sampai selesai Desember ini tidak ada tanda-tanda atau kejelasan berarti tanah dan venue aquatik beserta lapangan pemanasan kami tarik kembali dengan semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kami akan tarik kembali,"katanya.

Sementara itu, Daud Ohee salah satu keluarga pemilik hak ulayat menegaskan, jika pemerintah penentuan harga per meter sebesar Rp2 juta itu mahal maka harus dibicarakan baik dengan masyarakat pemilik lahan, bisa negosiasi terkait harga.

Baca juga: Dua Pasien Covid-19 di Merauke Sembuh, Kandinkes: Akhirnya Nol Kasus Covid-19

"Kalau memang waktu itu pemerintah membayar hak ulayat sesuai keputusan Pengadilan Negeri bahwa harus membayar Rp3 miliar saat itu diterima, tetapi untuk saat ini Rp3 miliar itu kami tidak terima, sekarang kami tuntut Rp2 juta per meter karena ada alasan,"ujarnya.

Lanjut dia, sejak orang tua mereka masih hidup, dia memperjuangkan haknya namun diabaikan sampai sudah meninggal dunia. Sebelumnya, tak ada bangunan kini sudah ada bangunan megah berarti ada penyerobotan dari pemerintah.

Baca juga: Kebijakan Pemprov Papua Barat Konsentrasi Lindungi Hutan Tuai Perhatian Mancanegara

"Kalau kami mengikuti tuntutan NJOP maka harga dibawah, tapi kami minta Rp 2 juta saja per meter, sebenarnya itu dibawah,"katanya.

Waktu itu, lahan itu mau dibuka untuk pembangunan venue, masyarakat memalang sehingga pemerintah tak berani membangun akhirnya meyuruh pak Yusup yang kala itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

"Jadi, akhirnya waktu itu pak Ondoafi Marthen yang serahkan ke Presiden untuk pembangunan seluruh venue PON pada Sabtu, 9 November 2015 dihadiri almarhum Wakil Gubernur Klemen Tinal,"ujarnya.

Baca juga: Perseman Manokwari Ikut Technical Meeting Kompetisi PSSI Liga 3

Daud mengatakan, pemerintah diminta bijaksana untuk membayar hak ulayat masyarakat karena hakim dan masyarakat sudah berdiri diatas tanahnya sehingga pemerintah harus bijaksana, batas-batas tanah itu jangan digeser. Pernah Gubernur Lukas Enembe mengaku sudah dibayar sehingga jangan sampai ada pendobelan pembayaran.

Sampai saat ini, keluarga pemilik hak ulayat belum menerima uang sepeser pun dari Pemerintah Provinsi Papua, sehingga tak ada pendobolan pembayaran seperti yang disampaikan Gubernur Lukas Enembe.

Baca juga: Satlantas Polres Merauke Bagikan Masker dan Sembako Untuk Warga Tak Mampu

Pemerintah harus menyelesaikan dan membijaki pembayaran tanah ini, jangan tidak membayar karena akan menjadi beban sebelum Tuhan panggil.

Dari data yang di peroleh, dulu lokasi sekitar Stadion Lukas Enembe beserta venue Aquatik dan Istora itu, Belanda menggunakannya sebagai lokasi sekolah pertanian, reboisasi, dan peternakan, tanahnya tak dibayar hanya barter barang dengan masyarakat pemilik lahan lalu menggunakan tanahnya.

Setelah itu, peralihan ke Indonesia, tanah itu diklaim oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya kala itu, tanah peninggalan Belanda. Ternyata, Belanda tidak membeli hanya ijin ambil pakai, barter barang untuk penggunaan lahan.

Baca juga: Komunitas Rossifumi Timika Rayakan Natal Bersama

Sehingga digugat oleh keluarga pemilik hak ulayat dan menang di pengadilan, pemerintah harus membayar per tahap, tetapi tidak dibayar.

Saat itu, kasusnya dibawah sampai ke sidang pada 1992 dan Keputusan Pengadilan Negeri dan kekuarga pemilik hak ulayat menang dan pemerintah harus membayar Rp3 miliar ke masyarakat pemilik lahan.

Baca juga: Aplikasi Kuncie dan Fita dari Telkomsel Raih Google Play Awards 2021

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved