WHO Klaim, Akibat Pandemo Covid-19, 500 Juta Warga Dunia Jatuh Miskin

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) dan Bank Dunia (World Bank) menyatakan, lebih dari setengah miliar orang atau 500 juta warga terdorong ke jurang kemiskinan ekstrem secara global.

Hal ini karena mereka membayar sendiri layanan kesehatan selama pandemi Covid-19.

Asal tahu saja, pandemi mengganggu layanan kesehatan secara global dan memicu krisis ekonomi terburuk sejak 1930-an.

Orang-orang semakin sulit untuk membayar perawatan kesehatan.

Baca juga: Persipura Lunasi Kado Natal, Alfredo Vera Bisa Tenang Libur Panjang

"Semua pemerintah harus segera melanjutkan dan mempercepat upaya untuk memastikan setiap warganya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa takut akan konsekuensi finansial," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dikutip dari laman Kompas.com, Senin (13/12/2021).

Situasi ini membuat Tedros mendesak pemerintah dunia untuk meningkatkan fokus pada sistem perawatan kesehatan.

Sistem kesehatan ini pun harus universal. Artinya, setiap orang di dunia berhak mendapat akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kesulitan keuangan.

Di sisi lain, Direktur Global untuk Kesehatan, Nutrisi, dan Populasi Bank Dunia, Juan Pablo Uribe meminta pemerintah dunia meningkatkan anggaran kesehatan, utamanya selama pandemi masih ada.

“Dalam ruang fiskal yang terbatas, pemerintah harus membuat pilihan sulit untuk melindungi dan meningkatkan anggaran kesehatan,” kata Juan Pablo Uribe.

Baca juga: Lanjutkan Perintah Panglima TNI Soal Papua, Danrem 174/ATW: Prajurit Hormati Hak Orang Papua

Sebagai informasi, pandemi memperburuk keadaan layanan kesehatan yang mampu diakses.

Tercatat, cakupan imunisasi turun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir.

Di samping itu, kematian akibat tuberkulosis dan malaria meningkat selama pandemi Covid-19.

Bukan cuma negara berkembang, masalah layanan kesehatan ini juga menghinggapi negara maju seperti AS yang tidak memiliki perlindungan universal bagi warganya. (*)