Papua Terkini

Pemerintah Cari Solusi Penataan Tanah Ulayat di Papua

Kementerian ATR/BPN tengah mencari solusi untuk menata tanah-tanah ulayat yang berada di Papua.

Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
PAPUA TERKINI - Konflik tanah adat antara warga Kampung Enggros dan Nafri di Kawasan Pantai Holtekamp Jayapura, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mencari solusi untuk menata tanah-tanah ulayat yang berada di Papua.

Seperti diketahui, saat ini Kementrian ATR/BPN sedang menggencarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke seluruh penjuru Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyampaikan, wilayah Indonesia yang luas sehingga menimbulkan tantangan tersendiri di berbagai daerah terkait dengan pelaksanaan program PTSL.

Baca juga: Warga di NTT Kembali Diimbau, BMKG Catat 724 Gempa Susulan

Salah satu tantangan yang ditemukan adalah masalah tanah ulayat di Papua. Menteri ATR/Kepala BPN memastikan bahwa hal ini serius ditangani.

"Kami sedang melakukan penelitian yang sangat intensif tentang bagaimana penataan tanah ulayat di Papua sehingga tanah itu bisa produktif. Kemudian, Papua bisa kita bangun secara lebih baik sehingga kemakmuran akan bisa dicapai," kata Sofyan dikutip dari laman Kompas.com.

Menurutnya, Tanah Papua dan Papua Barat sangat luas dan memiliki potensi yang begitu kaya. Karena itu harus ada investasi untuk membangun daerah.

“Masalah tanah ulayat ini harus kita tuntaskan. Oleh sebab itu, kami sedang melakukan penelitian yang intensif sehingga nanti masalah ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Terkait tanah ulayat, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengungkapkan bahwa tanah Papua merupakan salah satu wilayah yang berpegang teguh kepada aturan-aturan adat.

Baca juga: Sejarah 18 Desember 1878: Diktator Uni Soviet Joseph Stalin Lahir

Hal ini menjadi keunikan dan tantangan dalam pengurusan tanah yang meliputi proses pengukuran, pemetaan, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat.

"Harapan kami, ada perhatian khusus dari Kementerian ATR/BPN untuk bidang-bidang tanah yang berhubungan dengan objek tanah masyarakat hukum adat dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tanah Papua," terangnya.

Melalui program PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sebanyak 2.193 sertifikat bagi masyarakat Provinsi Papua, dan 7.060 sertifikat bagi masyarakat Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan yang sama, 46.792 sertifikat juga diserahkan bagi masyarakat NTT. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved