Breaking News:

Papua Terkini

101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022, Papua Ada 11

Pada tahun ini, ada sebanyak 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya, termasuk di Papua ada 11 kepala daerah.

Editor: Roy Ratumakin
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi kursi jabatan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pada tahun ini, ada sebanyak 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya, termasuk di Papua ada 11 kepala daerah.

11 kepala daerah tersebut tersevar di kabupaten dan kota diantaranya, Kota Jayapura (Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru), Sarmi (Eduard Fonataba), Lanny Jaya (Befa Yigobalon dan Yemis Kogoya), Nduga (Wentius Nimiangge)

Kemudian, Kabupaten Mappi (Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud), Tolikara (Usman Wanimbo dan Dinus Manimbo), Kepulauan Yapen (Toni Tesar dan Frans Sanadi), Kabupaten Jayapura (Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro), Intan Jaya (Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw), Puncak Jaya (Yuni Wonda dan Denias Geley), dan Kabupaten Dogiyai (Yakobus Dumupa).

Baca juga: Gejala Baru Omicon, Hati-hati jika Merasa Mual dan Muntah

Dikutuip dari laman Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, dari 101 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 ini, 7 di antaranya adalah gubernur.

"Secara total, di tahun 2022 terdapat 101 daerah yang kepala daerahnya akan berakhir masa jabatannya," kata Benni, Senin (3/1/2022).

Benni menyampaikan, kekosongan jabatan 101 kepala daerah itu diselesaikan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah.

Hal tersebut merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada 2024.

"(Untuk mengisi kekosongan jabatan), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur/wagub, bupati/wabup, serta wali kota/wakil wako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," ujar dia.

Baca juga: Gejala Baru Omicon, Hati-hati jika Merasa Mual dan Muntah

Benni menyebutkan, Ayat 10 UU Nomor 6/2020 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur.

Kemudian, Ayat 11 UU Nomor 6/2020 berisi aturan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.

"Jadi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh penjabat gubernur, bupati, dan wali kota, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atas," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved