Internasional

6.200 Orang di Filipina Tewas Selama Kebijakan Anti-Narkoba, Presiden Duterte Tolak Minta Maaf

Duterte, dalam pidato nasional pertamanya tahun 2022 ini, bersumpah untuk melindungi penegak hukum yang melakukan tugas mereka.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Presiden Filipina Rodrigo Duterte 

TRIBUN-PAPUA.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pada Selasa (4/1/2022) bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf atas kematian tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang terbunuh dalam operasi polisi.

Pemerintahan Duterte telah melakukan perang melawan narkoba, yang menimbulkan kekhawatiran dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Dilansir dari Channel News Asia, data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 6.200 tersangka narkoba tewas dalam operasi anti-narkotika sejak Duterte menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021.

Baca juga: Mengenal Suku Maasai di Afrika, Meyakini Penguburan Orang Mati Berbahaya Bagi Tanah

"Saya tidak akan pernah, tidak pernah meminta maaf atas kematian itu," kata Duterte dalam pidato nasional mingguan.

"Bunuh aku, penjarakan aku, aku tidak akan pernah meminta maaf,” ujarnya.

Kelompok hak asasi dan kritikus mengatakan penegak hukum telah mengeksekusi tersangka narkoba.

Sebaliknya, polisi mengatakan bahwa mereka yang terbunuh itu bersenjata dan dengan keras menolak penangkapan.

Duterte, dalam pidato nasional pertamanya tahun 2022 ini, bersumpah untuk melindungi penegak hukum yang melakukan tugas mereka.

Ia memberitahu para penegak hukum untuk melawan ketika hidup mereka dalam bahaya.

Baca juga: Seekor Ikan Tuna Terjual Rp 1,446 Miliar, Nelayan Jepang Ini Mendadak Kaya Raya

Duterte (76) memenangkan kursi kepresidenan dengan selisih yang jauh pada tahun 2016 dengan visi misi anti-korupsi, hukum dan ketertiban.

Duterte secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden tahun depan.

Analis mengatakan sekutu yang terpilih dapat melindungi Duterte dari tindakan hukum apa pun atas program anti-narkotikanya.

Hakim di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada bulan September 2021 telah menyetujui penyelidikan formal terhadap kebijakan anti-narkoba Duterte.

Baca juga: Pelatih Anyar Buat Persipura Buta Kekuatan Persela Lamongan, Alfredo: Kami Fokus dan Waspada

Namun ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan Filipina, yang mengutip penyelidikan yang mereka lakukan sendiri.

Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan Filipina di ICC  pada Maret 2018, sebulan setelah jaksa mengatakan pemeriksaan pendahuluan atas perang narkoba sedang berlangsung. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved