Breaking News:

Papua Terkini

Presiden LKM Desak Pemprov Papua dan Papua Barat untuk Keluarkan Pergub Kursi Partai Lokal 

Lembaga Komunikasi Masyarakat mendesak Pemprov Papua dan Papua Barat segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kursi Partai Lokal.

Tribun-Papua.com/ Calvin Erari
Presiden Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Papua Bersatu Provinsi Papua dan Papua Barat Kris D J Fonataba (duduk Kanan) 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Papua Bersatu Provinsi Papua dan Papua Barat Kris D J Fonataba, mendesak kedua Pemprov Papua dan Papua Barat, agar segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kursi Partai Lokal

Melalui gawainya kepada Tribun-Papua.com Rabu (5/1/2022), Kris mengatakan Pemprov Papua dan Papua Barat dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur, yang nantinya dapat menjadi substansi. 

Untuk kemudian, mengatur hal-hal teknis terhadap anggota DPR di tingkat DPR Papua dan DPR kota dan kabupaten di Papua, serta Papua Barat. 

Baca juga: Willem Wandik: Orang Papua Tidak Nyaman di Tanahnya Sendiri Akibat Penempatan Militer

"Pada 2019, kita melakukan uji materi yakni gugatan kepada Presiden di MK, dan pada saat kita lakukan gugatan, setelah itu putusan MK No 41/ PU/XVII/2019 dikelaurkan," runutnya. 

Dikatakannya, hal itu sejalan dengan regulasi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001. 

"Dalam rangka menghilangkan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 28 UU Otsus Papua nomor 21 tahun 2001 berbicara mengenai kedudukan partai politik lokal," sambungnya. 

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Vaksinasi di Pedalam Papua Rendah

Atas dasar tersebut, disebutkannya pada tanggal 19 juli 2001 Presiden mengesahkan UU Otsus, maka lahirlah peraturan pemerintah 106 tahun 2021 tentang kewenangan Otsus di Provinsi Papua.

"Dalam kewenangan tersebut, diatur sesuai mekanisme terhadap kursi pengangkatan di Provinsi Papua," sambungnya.

Untuk itu, pihaknya merasa sangat perlu dibuatkan regulasi baru antara Gubernur Papua dan Papua barat, dalam menyikapi hal itu. 

Baca juga: Eksitensi KKB Pimpinan Egianus Meredup, Ini Penjelasan Kapolres Nduga

"Persoalan 250 kursi ini juga telah menjadi isu di kalangan masyarakat adat, untuk itu perlu menjadi perhatian bersama," tandasnya. 

Sebelumnya diketahui, Kris juga telah meminta Pemprov Papua dan DPRP untuk melakukan pembahasan Pergub soal status partai lokal Papua.(*) 

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved