Breaking News:

Papua Terkini

Sekda Frans Pekey Punya Peluang Jadi Plt Wali Kota Jayapura

Sekretaris Daerah (sekda) Kota Jayapura Frans Pekey punya peluang jadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jayapura.

Editor: Roy Ratumakin
Humas Kota Jayapura
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano saat melantik Frans Pekey sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Senin (11/3/2019). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020, Sekretaris Daerah (sekda) Kota Jayapura Frans Pekey punya peluang jadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jayapura.

Hal ini mengingat pada tahun ini ada 76 bupati dan wali kota yang masa jabatannya habis termasuk Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano dan wakilnya Rustan Saru.

Masa jabatan Penjabat atau Pelaksana tugas pun terbilang panjang mengingat Pilkada baru dilaksanakan pada 2024.

Baca juga: 101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022, Papua Ada 11

Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.

Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan seperti dikutip Tribun-Papua.com dari laman Kompas.com, Rabu (5/1/2022).

Adapun perihal jabatan pimpinan tinggi diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 19 UU tersebut memerinci tentang jabatan pimpinan madya dan pratama.

Merujuk pasal itu, deretan pimpinan tinggi pratama yang bisa menjadi penjabat sementara wali kota/bupati adalah:

  1. Direktur kepala
  2. Biro asisten deputi
  3. Sekretaris direktorat jenderal
  4. Sekretaris inspektorat jenderal
  5. Sekretaris kepala badan
  6. Kepala pusat inspektur
  7. Kepala balai besar
  8. Asisten sekretariat daerah provinsi
  9. Sekretaris daerah kabupaten/kota
  10. Kepala dinas/kepala badan provinsi
  11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan jabatan lain yang setara.

Baca juga: Ini Daftar 11 Kepala Daerah di Papua yang Masa Jabatan Habis pada 2022

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020, keinginan Benhur Tomi Mano agar roda pemerintahan dapat dijalankan oleh Sekda Frans Pekey dipastikan terwujud.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mendorong sekretaris daerah (sekda) di masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati/wali kota saat masa transisi kepemimpinan terjadi.

Baca juga: BTM Minta Sekda Tunjuk Plh Pimpinan OPD Pemkot Jayapura 

Diketahui, tepat pada 22 Mei 2022, pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (BTM Harus) meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura.

"Kalau boleh karateker ini harus mungkin sekda-sekda yang melanjutkan. Jangan lagi orang lain yang masuk," ujar Benhur Tomi Mano kepada Tribun-Papua.com, Senin (3/1/2022).

Tujuannya sederhana, yakni menjaga tatanan birokrasi, agenda pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik yang excellence, khususnya di Pemerintah Kota Jayapura yang telah dibangun dengan solid.

"Tata kelola pemerintahan yang sudah baik kita lakukan dalam masa kepemimpinan kita, jangan diobrak-abrik oleh karateker yang tidak tahu Kota Jayapura ke depannya," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved