Breaking News:

Papua Terkini

Skema Pembagian Dana Otsus Langsung dari Pusat, Jhon NR Gobai: Itu Tidak Transparansi

Jhon NR Gobai membandingkan konsep atau skema pendanaan dana Otonomi Khusus Papua akan berbasis dana hibah dan berdasarkan peruntukkan kinerja.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Ilustrasi Dana Otsus Papua 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota DPR Papua Jhon NR Gobai membandingkan konsep atau skema pendanaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berbasis dana hibah dan berdasarkan peruntukkan kinerja (block grant dan performance earmark).

Kata dia, skema tersebut tidak tranparansi dan efektif di Papua sehingga perlu adanya metode baru.

"Apakah Papua selama ini salah membagi ataukah konsistensi dan transparansi yang selama ini menjadi masalah," kata Gobai kepada Tribun-Papua.com, Jumat (14/1/2022) melalui gawainya.

Baca juga: 14 Januari 2016: Tepat Hari Ini, 6 Tahun Lalu Aksi AKBP Untung Sangaji Basmi Teroris di Jakarta

Gobai mengatakan, sejatinya pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

"Sangat dikhawatirkan jika pengaturan langsung oleh pusat, akan berdampak pada ketidak percayaan papua pada jakarta dan membenarkan kalimat pegang kepala lepas ekor," ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, Pemprov Papua mempunyai lima program urusan bersama yaitu Beasiswa, Kartu Papua Sehat, Prospek, Perumahan, dan Gerbangmas yang kemudian menjadi program Bangga Papua.

"Ini program yg dikelola provinsi tapi turun juga ke Kabupaten dan kota. Pasal 11 Perdasus Papua No 25 Tahun 2013, disebutkan dengan rinci kepada siapa dana harus dibagikan," katanya.

Kata Gobai, dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Baca juga: Ones Suhuniap: Otsus Papua Hanyalah Nama yang Kekuasaannya di Ambil Alih Pemerintah Pusat

Kemudian Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15  persen yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved